REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra-PKS disebut mulai menggodok nama-nama calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Itu setelah Partai Gerindra memberi mandat Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden di Pemilihan Presiden 2019 dan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo menjadi pertanyaan sejumlah pihak.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai PKS memiliki daya tawar tinggi terhadap Gerindra dan Prabowo di Pilpres 2019. Itu lantaran, pencapresan Prabowo tak lepas dari hubungan Gerindra dan PKS yang terjalin saat ini
"Saya melihatnya pencapresan Prabowo ini sangat tergantung dengan teman mesra koalisinya yaitu PKS, kalau PKS cabut dukungan Itu otomatis sulit bagi Prabowo untuk menuju 2019 karena kuota 20 persen ambang batas pencapresan," ujar Adi saat dihubungi Ahad (15/4).
Karenanya, ia menilai hal itu membuat PKS menginginkan posisi cawapres diisi oleh kader internal dari jumlah 9 kandidat yang telah disiapkan PKS.
Namun menurut Adi, justru hal itu menjadi dilema kedua partai, lantaran sembilan nama tersebut dinilai tidak memiliki elektabilitas siginifikan. Padahal, cawapres yang dibutuhian Prabowo harus mampu mendongkrak elektabilitas dan mengalahkan capres dari pejawat Joko Widodo.
"Ini memang dilematis karena PKS adalah salah satu kunci maju tidaknya Prabowo dalam capres, dan tapi dalam saat bersamaan cawapres PKS memiliki elektabilitas yang rendah," ujar Adi.
Hal itu kata Adi, membuat kedua partai perlu kajian matang apakah tetap menginginkan cawapres dari internal kader PKS atau tidak. Adi menambahkan, kedua partai juga harus mampu mengukur peluang-peluang pasangan untuk mampu mengalahkan Jokowi.
Adi melanjutkan, itu juga kemudian memunculkan nama lain di luar sembilan nama kader PKS seperti Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan yang didorong menjadi cawapres Prabowi.
"Inilah yang kemudian saya membaca akan ada dinamika pembahasan soal capres Prabowo 2019. Kan prabowo tidak bisa matok harga tinggi juga karena kan tergantung PKS juga. Sementara PKS ketika memaksa kader yang tidak memiliki elektabilitas tinggi juga, dilematis," ujar Adi.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai wajar keinginan PKS agar kadernya mendapat posisi cawapres Prabowo.
"Kami menganggap keinginan partai politik memajukan kadernya kepemimpinan nasional sesuatu yang baik. Itu ada kemajuan proses demokrasi kita," kata Muzani.
Namun demikian, pembicaraan lebih lanjut terkait cawapres akan dibicarakan setelah koalisi matang. Saat ini Partai Gerindra juga kata Muzani, terus berkomunikasi dengan partai politik lain tak hanya PKS dan partai yang belum menyatakan sikap tetapi juga partai yang telah tergabung dengan koalisi poros Jokowi.
"Sampai sekarang komunikasi kita terus terang baik dengan semua partai, even dengan partai yang telah memberi pernyataan dukungan pada Pak Jokowi kita baik, juga termasuk partai-partai yang belum menentukan dukungan pada Pak Jokowi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika