REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menyatakan pemerintah saat ini sedang membahas peningkatan efektivitas penerimaan Bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah akan menelaah program pengurangan angka kemiskinan ini dari segi penerima maupun indeksnya.
"Target PKH tahun 2018 sebanyak 10 juta keluarga. Nah, akan ada evaluasi apakah ditambah jumlah penerimanya atau indeksnya. Tapi hampir pasti yang ditambah indeksnya sesuai arahan. Ini masuk program 2019," ujar Idrus di Gedung Tegar Beriman, Bogor, Sabtu (13/4).
Idrus menyatakan, berdasarkan arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), pihaknya diminta untuk menambah indeks penerimaan keluarga tidak mampu ini. Jika saat ini tiap keluarga menerima Rp 1.890.000 setiap tahunnya, maka ke depannya indeks ini akan ditambah.
Menurut Mensos, bisa saja indeks dibuat tidak flat alias bergantung dari besaran tanggung jawab keluarga. Semakin besar tanggung jawabnya maka tentu uang yang diterima juga besar.
"Saya dalam rapat juga sudah berfikir nanti akan ada item yang bisa kita berikan sebagai motivasi kepada keluarga yang memiliki semangat untuk mandiri dengan membuka warung atau toko atau usaha lain," lanjut Idrus.
Bagi keluarga yang memiliki semangat dalam membuka usaha agar lebih mandiri, Idrus berencana akan memberikan hal khusus. Namun tentu ini baru usulan pribadinya agar tiap keluarga memiliki kreativitas dalam membuka usaha sesuai ciri dan karakter daerahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Dirjen Perlindungan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, saat ini pihaknya memang tengah mengkaji soal PKH. Saat ini sedang dipikirkan apakah akan menambah jumlah penerima, indeks, atau bisa keduanya.
"Sementara sedang dikaji semua apakah akan ada peningkatan target atau peningkatan indeks atau dua-duanya. Itu yang sedang dibicarakan dengan Bapenas dan Kementerian Keuangan. Untuk tahun ini target 10 juta keluarga, tahun depan sementara 10 juta juga," jelas Harry.
PKH periode Maret hingga September 2017 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) disebut dapat mengurangi 1,2 juta keluarga miskin. Dari hasil tersebut Presiden memprioritaskan PKH sebagai kontributor yang besar dalam mengurangi kemiskinan.
Hal ini lah yang kemudian disebut harus dipastikan. Langkah apa yang harus dilakukan jika ingin dampak pengurangan kemiskinan terjadi secara signifikan.
Harry berpendapat, melihat dari kebutuhan yang ada, sebetulnya yang utama adalah meningkatkan indeks. Bantuan PKH ini disebut hanya berjumlah Rp 500 ribu yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Maka setiap bulannya per keluarga hanya menerima Rp 150 ribu.
"Secara nasional rata-rata kebutuhannya begitu. Sampai saat ini masih dikaji jika terjadi penambahan penerima. Kemungkinan naik satu sampai lima juta keluarga, tapi masih dalam kajian karena itu butuh tambahan anggaran yang cukup besar. Kalau 15 juta keluarga saja dikalikan rata-rata Rp 2 juta sudah sekitar Rp 30 triliun untuk satu tahun," terangnya.
Harry menambahkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah (pemda) memiliki program bantuan sosial terpisah dari pemerintah pusat. Menurutnya, saat ini sudah ada sejumlah daerah yang memadukan bansos PKH dengan bansos Pemda.
"Kalau ada kartu keluarga sejahtera yang sama, artinya tambahan bantuan untuk mereka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika