REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhar menegaskan tidak masalah Facebook Indonesia ditutup. Jika memang melakukan banyak pelanggaran perundang-undangan di Indonesia.
"Tidak masalah jika perlu ditutup. Bubar juga enggak masalah," kata Ketua Komisi DPR Abdul Kharis Almasyhar di Jakarta, Rabu (11/4).
Komisi I DPR telah memanggil pimpinan Facebook Asia Tenggara untuk memberikan penjelasan terkait bocornya data pengguna. Lebih lanjut Abdul Kharis menegaskan bahwa selama beroperasi di Indonesia, Facebook tidak pernah memberikan kontribusi atau tidak pernah membayar pajak.
"Facebook mendapatkan jutaan dolar bisnis di Indonesia tapi bayar pajak juga tak pernah. Jadi enggak masalah kalau pun bubar nanti juga akan muncul lagi yang baru " kata Kharis.
Kharis menjelaskan pimpinan Facebook Asia Tenggara akan hadir memenuhi panggilan Komisi I pada tanggal 17 April mendatang. Kasus kebocoran data pengguna Facebook menjadi skandal dunia. Jutaan data pengguna Facebook di Amerika Serikat juga bocor dan membuat Facebook harus berurusan dengan kongres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
