REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Timur mengimbau kedua pasangan calon yang berkontestasi pada Pilgub Jatim 2018 tak mengerahkan massa pada gelaran debat publik pertama. KPU Jatim pun sudah membatasi, kedua paslon hanya boleh membawa 150 pendukung ke dalam ruangan tempat debat berlangsung.
"Panitia hanya menyediakan 150 kursi untuk pendukung masing-masing kandidat. Itu sudah termasuk keluarga paslon, ketua partai pengusung, tim kampanye, dan simpatisan. Dari julah tersebut 15 diantaranya undangan VVIP. Terserah mau dikasih ke keluarga atau pimpinan partai pengusung," kata Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro di Gedung KPUD Jatim, Surabaya, Senin (9/4).
Gogot juga menegaskan, panitia tidak akan menyediakan layar lebar yang menayangkan jalannya debat di luar gedung. Gogot menerangkan, tidak disediakannya layar lebar di luar gedung adalah untuk menghindari kejadian yang tidak diharapkan, seperti terjadinya keributan antar pendukung dari kedua Paslon yang berkompetisi.
"Kami tidak menyarankan adanya pengerahan massa dalam jumlah besar. Kami tidak akan menyiapkan layar lebar di luar gedung. Karena itu berpotensi meninbulkan hal-hal yg tidak diharapkan," ujar Gogot.
Gogot juga mengimbau kedua pasangan calon untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin mengadapi debat publik pertama tersebut. Sehingga, pada pelaksanaannya mereka bisa mengeksplor kemampuan masing-masing dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi saat memimpin Jatim.
"Kami berharap kedua paslon mempersiapkan diri agar pada proses pelaksanaan bisa mengeksplor kemampuan masing-masing. Semoga debat publik ini bisa jadi tambahan referensi bagi masyarakat Jatim dalam menentukan pilihan," kata Gogot.
Seperti diketahui, KPUD Jatim akan menggelar debat publik pertama pada kontestasi Pilgub Jatim 2018. Debat publik pertama ini rencananya digelar di Dyandra Convention Center Surabaya pada Selasa (10/4). Adapun, tema yang diangkat dalam debat pertama ini adalah kesejahteraan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika