Senin 26 Mar 2018 22:00 WIB

Jadi Wakil Ketua MPR, Ini Harapan Ahmad Basarah

Politikus PDIP Ahmad Basarah resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Pelantikan Wakil Ketua MPR. Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, dan Muhaimin Iskandar (dari kedua kiri) menandatangani berita cara pelantikan Wakil Ketua MPR saat Rapat Paripurna MPR di komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Foto: Republika/ Wihdan
Pelantikan Wakil Ketua MPR. Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, dan Muhaimin Iskandar (dari kedua kiri) menandatangani berita cara pelantikan Wakil Ketua MPR saat Rapat Paripurna MPR di komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (26/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Politikus PDI Perjuangan, Ahmad Basarah akhirnya resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR yang baru periode 2014 -2019. Ia mengatakan dilantiknya wakil ketua MPR dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2014 lalu tersebut membuktikan adanyasemangat dari anggota MPR untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

"Mudah-mudahan ke depan, kualitas demokrasi kita semakin baik, apalagi UU MD3 yang telah direvisi, ke depan pemenang pemilu 2019 akan menjadi Ketua DPR RI," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

Ia juga berharap dapat makin memperkuat peran MPR yang dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan dan fungsi dalam melaksanakan sosialisasi dan membangun mental ideologi bangsa melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI.

"Dalam hal penguatan ketatanegaraan, insyaallah kalau ada kesepakatan antara ketua umum parpol, presiden RI dan fraksi-fraksi yang ada di MPR, serta DPD, agenda penting untuk menghadirkan kembali haluan bernegara melalui amandemen terbatas UUD 1945," jelas Basarah.

Dengan adanya haluan bernegara tersebut, Basarah berharap tujuan Indonesia dalam bernegara semakin terarah, fokus dan sampai pada tujuannya dengan berkerjasama dengan seluruh stake holder bangsa Indonesia.

Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi 4 Pilar, Basarah berharap MPR dapat berkejasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk melalui perpres Nomor 7 tahun 2018. Sehingga saat ini ada dua lembaga negara dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi dan membangun mental ideologi bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

"Sinergi dan kerja sama dengan BPIP kami harapkan menjadi peran sinergis kedepan MPR setelah ditambahkan 3 orang wakil ketua MPR-nya," harapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement