Kamis 22 Mar 2018 16:30 WIB

Wapres JK Menyayangkan Aksi Kritik Amien Rais ke Pemerintah

JK menilai, sebaiknya hal-hal yang berpotensi menimbulkan kegaduhan bisa diredam

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Bayu Hermawan
Jusuf Kalla
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyayangkan aksi kritikan pedas terhadap pemerintah yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Menurut Jusuf Kalla, sebaiknya hal-hal yang berpotensi menimbulkan kegaduhan bisa diredam di tahun politik ini.

"Dalam hal ini tentu kita sayangkan aksinya, hal-hal tersebut mari kita redamkan menjaga persatuan supaya tidak terjadi seperti yang digambarkan," ujar Jusuf Kalla usai memberikan pidato dalam pembukaan Southeast Asian Studies Symposium 2018 di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Kamis (22/3).

Jusuf Kalla mengakui bahwa, Amien Rais memang dikenal kritis dan keras dalam menyampaikan kritikan terhadap pemerintah. Terjadinya reformasi juga merupakan salah satu sumbangan kritikan keras yang disampaikan oleh Amien Rais.

"Ya kalau tidak mengkritik itu bukan Pak Amien Rais, tapi kritikannya kadang-kadang juga luar biasa, seperti reformasi bagaimanapun salah satu sumbangan kritikan dari Pak Amien Rais yang keras," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya diberitakan, Amien Rais kembali melancarkan serangan kepada Pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya yakni mengenai kebiasaan Presiden Joko Widodo yang kerap membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.

Amien menilai cara Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah belum bisa menuntaskan permasalahan kepemilikan lahan. Dia menyebut aksi bagi-bagi sertifikat tanah ala Joko Widodo merupakan bentuk kebohongan publik. Aksi kritikan Amien Rais ini menyulut emosi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Hingga akhirnya timbul adu argumen antara kedua tokoh tersebut.

Adapun, pada 2017 pemerintah melalui Kementerian Agraria menargetkan pembagian sertifikat tanah untuk rakyat sebanyak 5 juta sertifikat. Kemudian pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 7 juta, dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement