REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak mewakili sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Johan mengeluarkan pernyataan tersebut setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut berkomentar agar pemerintah tak perlu arogan.
"(Pernyataan) Pak Luhut, menurut saya, tidak mewakili sikap Presiden. Ini perlu digarisbawahi," ujar Johan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (21/3).
Bahkan, Johan mengatakan, pernyataan Luhut juga bukan mencerminkan sikap pemerintah. Johan menuturkan, pernyataan Luhut terkait komentar Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais bahwa pemerintah melakukan pengibulan terkait dengan penerbitan sertifikasi tanah merupakan sikap pribadinya.
Karena itu, ia kembali menegaskan, pernyataan Luhut tersebut bukanlah mewakili sikap dari Presiden. "Tidak mencerminkan sikap Presiden atau sikap pemerintah. Itu lebih kepada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampaiannya seperti itu," katanya menambahkan.
Menurut dia, Luhut memang memiliki gaya bicara yang serupa dengan Amien Rais yang selalu blak-blakan. "Pak Amien Rais juga kan begitu kan gayanya. Blak-blakan. Oleh karena itu, perlu dijelaskan ini bukan sikap Presiden," ujar Johan.
Kendati demikian, Johan juga meminta agar pernyataan Luhut tak dilihat secara parsial atau terpotong. Dia meminta pernyataan Luhut itu dilihat secara menyeluruh dan sesuai dengan konteksnya dalam pidatonya di sebuah acara seminar tentang kemaritiman.
"Ucapan Pak Luhut disampaikan dalam sebuah seminar, kalau kita panjang lebar itu lebih banyak cerita tentang, kayanya kan begitu. Tapi teman-teman saya minta jangan melihat secara parsial. Harus dilihat konteksnya secara panjang lebar. Jangan hanya kemudian yang dibuat 'saya akan mencari dosa-dosamu' itu," kata dia.
"Perang" antara Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Amien yang menjadi perbincangan beberapa hari terakhir bermula ketika mantan ketua MPR RI itu menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Ia menyebut, program sertifikat tanah itu pengibulan karena 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi didiamkan pemerintah.
Menanggapi kritikan tersebut, Luhut pun bereaksi keras dan meminta agar para senior tak asal berkomentar. Menurut dia, pemerintah tak antikritik, tetapi kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun.
"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" kata Luhut.
Perang pernyataan antara Luhut dan Amien pun memicu tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mengatakan agar Amien Rais memberikan kritik secara lebih bijak.
Selain itu, ia juga menilai pemerintah harus menerima kritikan secara bijak dan tak arogan. "Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juga tak boleh absolut," ujar SBY dalam jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat di Purwakarta, Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika