REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan pihaknya menerima pengaduan kasus pendidikan paling banyak dari DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai 58 persen dari total pengaduan pada awal 2018. "Kemungkinan kantor KPAI yang ada di Jakarta membuat masyarakat mudah melapor langsung sehingga jumlah pengadu terbanyak dari DKI Jakarta," kata Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/3).
Kasus di DKI Jakarta yang ditangani KPAI meliputi kasus anak pelaku dan korban kekerasan, baik fisik dan psikis, dan anak korban kebijakan sekolah. Salah satu contoh kasus anak korban kebijakan sekolah adalah murid yang dikeluarkan dari sekolah karena terlibat kekerasan.
Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah membuat murid yang terlibat kekerasan mudah dikeluarkan dari sekolah. "Namun, KPAI mengapresiasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang selama ini kooperatif dalam menangani berbagai kasus yang dilaporkan ke KPAI, termasuk mencarikan sekolah pengganti bagi murid yang dikeluarkan dari sekolah karena terlibat kekerasan," tuturnya.
Pada awal 2018, KPAI menerima pengaduan maupun pengawasan kasus yang disiarkan media dari delapan provinsi. Kedelapan wilayah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Setelah DKI Jakarta, pengaduan terbanyak kedua dan ketiga ditempati Jawa Barat, yaitu 16 persen, dan Banten, sebanyak delapan persen.
Pengaduan di delapan provinsi itu meliputi 24 kabupaten dan kota. Yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Nogor, Cimahi, Bandung Barat dan Bekasi. Kemudian Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kota Semarang, Cilacap, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Jombang, Surabaya, Sampang, Lampung Timur, Kabupaten Sekadau dan Lombok Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika