REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, penyebar berita palsu (hoaks) menyebabkan terjadinya keresahan, dan pertentangan di tengah-tengah masyarakat, dari sudut pandang hukum apapun bentuknya, harus ditindak secara hukum berdasar UU ITE Pasal 28 dan Pasal 45. Dalam UU ITE (Informas dan Transaksi Elektronik) disebutkan ancamannya enam tahun penjara dan atau denda Rp 1 miliar.

"Menurut saya itu penting siapapun pelakunya. Selama ini kan kecerewatan masyarakat itu karena timbul kesan seakan-akan yang ditindak hanya kelompok tertentu sehingga polisi diminta menindak kelompok lain juga dong," ujarnya.

Menurut Mahfud, kelompok lain selama ini belum ada yang terorganisir. Tidak seperti Muslim Cyber Army (MCA) itu terorganisir, ada orangnya , ada pembagian tugasnya, seperti Saracen juga terorganisir.

"Kalau yang lain spontan, personal. Memang banyak yang bikin hoaks, hukumannya sama pada orang per orangnya," ungkapnya.

Menurut Mahfud, menjelang tahun politik itu pasti ada orang sengaja membuat hoaks . Tujuannya: Pertama, untuk mondongkrak polularitas orang tertentu, kedua memelorotkan popularitas orang tertentu, ketiga, sengaja membuat kekacauan saja, karena ingin ambil keuntungan dari kekacauan.

Mahfud melanjutkan, pembuat dan penyebar hoaks juga tidak bisa dikelompokan sebagai pendukung orang, parpol atau komunitas tertentu. "Pembuat hoaks itu jangan dikelompokkan, ini sebagai pendukung ini, ini pendukung itu. Melainkan harus dianggap sebagai pengacau dan pembuktiannya nanti di pengadilan," tegasnya.

Ia mengakui agama selalu menjadi isu politik dimana-mana, meskipun sekarang masyarakat mulai dewasa, namun hal itu tidak akan hilang. Karena untuk kepentingan politik dan memang untuk sikap politik untuk suatu ideologi tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika