REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Warga Depok sangat berharap jalan terusan Juanda-Cinere dapat segera dibangun. Jalan terusan itu untuk mempermudah aktivitas warga sebagai penghubung Depok wilayah barat dan wilayah timur.
Keberadaan jalan terusan Juanda-Cinere yang mengikuti sejajar Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan yang saat kini kerap terjadi di Jalan Juanda dan Jalan Margonda.
"Kalau ada jalan tembus Juanda-Cinere tentu akan mempersingkat waktu perjalanan warga yang tidak harus berputar-putar untuk menuju ke wilayah Cinere atau ke wilayah Cimanggis. Kemungkinan juga akan mengurai kemacetan," ujar Heri, warga Cinere yang mengaku cukup jauh jika hendak ke Kantor Wali Kota Depok, di Jalan Margonda, Depok, Jumat (2/3).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Manto menyatakan, sudah mendorong pemerintah pusat membangun jalan tembus yang menghubungkan antara Juanda-Cinere. Dengan penambahan jalan baru tersebut, diharapkan menjadi solusi mengatasi kemacetan di titik keramaian lalu lintas tersebut.
"Sudah kami kaji sejak dua tahun yang lalu, memang harus ada jalan yang menghubungkan antara Juanda, Tanah Baru, yang nantinya akan tembus ke Cinere untuk mengurai kemacetan. Pemerintah pusat juga sudah menyetujui untuk pembangunannya," ungkap Manto.
Menurut Manto, nantinya dengan berdirinya jalan pendamping Tol Cijago sepanjang tujuh kilometer, diharapkan akan mengurai kemacetan secara signifikan. Sebab, kendaraan yang ingin ke Cinere bisa melalui jalan tembus tersebut tanpa harus melintas di Jalan Raya Sawangan.
"Pemerintah pusat memang sudah setuju dan siap membiayai pembangunan fisiknya, tetapi mereka menginginkan Pemkot Depok yang melakukan pembebasan lahan. Nah, ini yang menjadi kendala kami karena keterbatasan anggaran. Namun, akan tetap kami cari solusinya," jelas Manto.
Manto menambahkan, untuk melakukan pembebasan lahan, setidaknya Pemkot Depok harus mengeluarkan anggaran Rp 3 triliun. Terkait rencana pelebaran jalan ini, pemilik lahan sudah mengetahui dan bersedia melepaskan lahan dengan ganti rugi yang diajukan. "Warga sekitar sudah tahu dan pada dasarnya setuju dengan rencana ini, namun kembali lagi masalah anggaran. Akan kami komunikasikan lagi dengan pemerintah pusat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika