REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu menyinergikan penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (21/2) malam.
"Upaya pengurangan risiko bencana diarahkan dengan meningkatkan ketangguhan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakatnya," kata Puan.
Putri Presiden RI kelima ini mengatakan, pembangunan kesiapsiagaan dan peringatan dini kebencanaan hendaknya berbasis rakyat. Ini selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana 2015-2019.
Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana, kata Puan sangat ditentukan gotong royong pemerintahnya dari pusat hingga daerah, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat.
"Ini memerlukan pemahan sama antara seluruh pemangku kepentingan tentang bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif," katanya.
Tantangan penanggulangan bencana di Indonesia sepanjang 2017 sangat besar. BNPB mencatat 2.372 kejadian bencana, sedikit turun dari 2016. Sepanjang Januari 2018, BNPB mencatat 204 kejadian bencana dengan korban jiwa meninggal 19 orang.
"Bencana hidrometeorologi tetap paling dominan dan tanah longsor merupakan bencana paling mematikan," ujar Kepala BNPB, Willem Rampangilei.
Willem menjabarkan tujuan Rakernas BNPB 2018, antara lain mengoordinasikan dan mengomunikasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kedua, meningkatkan kapasitas manajerial di tingkat pimpinan BPBD.
Ketiga, memadukan rencana kerja pusat dan daerah dalam mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Keempat, meningkatkan kapasitas pengetahuan melalui tukar menukar informasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
