REPUBLIKA.CO.ID,  CIANJUR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, berkomitmen untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal ini untuk menekan adanya ODGJ yang kurang mendapatkan perhatian terutama penanganan medis.

"Bila ada warga yang alami gangguan jiwa segera lapor kepada petugas di lapangan," ujar Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa (13/2).

Menurut Herman, laporan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. "ODGJ ini akan diupayakan penanganan dan perawatan yang memadai."

Herman mengatakan, nantinya ODGJ ini akan dilayani di sejumlah fasilitas kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit. Biaya pelayanan untuk kasus tersebut, lanjut dia, akan digratiskan karena dibiayai pemerintah.

Kebijakan ini, kata Herman, dilakukan untuk mencegah adanya ODGJ yang tidak mendapatkan perhatian. Jangan sampai, sambung dia, orang yang mengalami gangguan jiwa ini mendapatkan perlakuan kurang manusiawi, seperti dipasung maupun dikurung dalam ruangan yang sempit serta gelap.

Untuk mendata keberadaan ODGJ, lanjut Herman, pemkab akan meminta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur untuk membahasnya dalam waktu dekat ini. Hal ini untuk memudahkan dalam penanganan ODGJ di tengah masyarakat.

Relawan Komunitas Sehat Jiwa (KSJ) di Cianjur Yuli Hendrika Sugiharti mengatakan, pihaknya menyambut baik komitmen dari Pemkab Cianjur dalam penanganan ODGJ. "Adanya komitmen memang diperlukan dalam penanganan penderita gangguan jiwa," imbuh dia.

Terutama, kata Yuli, kemudahan dalam penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan masyarakat. Misalnya, dengan menyediakan pusat pelayanan kesehatan jiwa di Cianjur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika