REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Febrianto Adi Saputro, Amri Amrullah

Bayang-bayang eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI) terus menghantui bangsa Indonesia. Sejumlah realita di lapangan dengan munculnya berbagai lambang palu arit dalam beberapa tahun terakhir, semakin membuat masyarakat percaya jika keberadaan PKI masih ada, baik secara ideologi maupun organisasi.

Bahaya laten PKI, kata yang sering didengungkan sejumlah pihak, mulai dari politikus hingga ulama. Kebangkitan PKI pun disebut-sebut hanya tinggal menunggu waktu. Seperti yang diucapkan Ustaz Alfian Tanjung dalam akun Twitternya, 'PDIP 85 persen isinya kader PKI'. Cuitan itu pun berdampak panjang. Alfian dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ia pun kini menjadi terdakwa.

Terdakwa kasus ujaran kebencian Alfian Tanjung (kiri) mendengarkan kesaksian dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

PDIP lewat Sekjennya, Hasto Kristiyanto menegaskan partai politik berlambang kepala banteng itu tidak memiliki kaitan apa pun dengan PKI yang dilarang di Indonesia. Hasto mengklaim, sangat tidak mungkin kader PDIP menjadi kader PKI.

"Di dalam AD/ART partai kami, kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI," kata Hasto berdasarkan keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (7/2).

Hal itu disampaikan Hasto saat bersaksi di persidangan terdakwa pencemaran nama baik, Alfian Tanjung. Melalui akun Twitter-nya, Alfian pernah mencuit 'PDIP 85 persen isinya kader PKI'. Hasto mengatakan, cicitan Alfian tersebut berdampak sangat luas dan negatif terhadap PDIP. Salah satunya terkait pemenangan Pilkada Banten 2017.

"Kami melakukan kajian terhadap Pilkada Banten, dampaknya (cuitan terdakwa) sangat serius," kata Hasto.

Tidak hanya soal pilkada, Hasto menambahkan para kader partai juga banyak mendapat pertanyaan terkait cuitan Alfian tersebut. "Sebagai gambaran dalam struktur DPP PDI Perjuangan ada empat orang kader KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), yakni adalah Pak Idham Samawi, Pak Hamka Haq, Pak M. Prakosa dan Pak Rokhmin Dahuri. Bahkan Ketua Bidang Ideologi DPP PDI Perjuangan dipegang oleh Idham Samawi yang merupakan alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Beliau (Idham Samawi) pun dipertanyakan," kata Hasto.

Karenanya, tegas Hasto, cuitan Alfian Tanujung yang menuding 'PDIP 85 persen isinya kader PKI' adalah fitnah yang keji, merugikan nama baik PDI Perjuangan, dan menyakiti hati kader-kader PDI Perjuangan, khususnya yang bergama Islam. "Lebih dari 92 persen kader PDI Perjuangan beragama Islam," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengatakan, pihaknya sudah melakukan sedikitnya sembilan pelaporan sejenis terhadap hal seperti yang dilakukan Alfian. "Bahkan ketika kantor kami diserang pada 27 Juli 1996 kami tetap bertindak di jalur hukum. Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," tegas Hasto.

Sayangnya, Hasto yang merasa PDIP difitnah dengan cuitan Ustaz Alfian Tanjung, di persidangan memberikan keterangan yang dinilai menimbulkan masalah baru, menambah panas suasana. Saat menjadi saksi, Hasto menyatakan banyak anak PKI di tubuh Front Pembela Islam (FPI). Hasto mengklaim mendengar perkataan itu langsung dari mulut imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Klaim itu pun langsung disambut Ketua Umum FPI, KH Ahmad Sobri Lubis. Ia menilai Hasto memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan Ustaz Alfian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

"Hasto pendusta. Dia beri keterangan palsu dalam sidang Ustaz Alfian Tanjung, dengan menyatakan bahwa Habib Rizieq sebut banyak anak PKI di FPI," kata Sobri Lubis, Rabu (7/2).

Ketua Umum Front Pembela Islam KH Ahmad Sobri Lubis (kanan).

Ia mengingatkan kepada Hasto agar berhati-hati karena bisa dikenakan pasal terkait keterangan palsu di pengadilan. Sobri Lubis menegaskan, Habib Rizieq tidak pernah menyatakan di FPI banyak anak PKI. Baik di depan Hasto mau pun di belakang Hasto, bahkan di mana pun dan kapan pun.

Kiai Sobri mengungkapkan saat Hasto datang menemui Habib Rizieq di Markaz Syariah Mega Mendung Bogor sekitar akhir Januari 2017 lalu, dihadiri juga Wakil Ketum FPI KH Ja'far Shiddiq. Dia mengatakan, saat itu Hasto mengklarifikasi dan minta maaf tentang pidato Megawati yang diprotes umat Islam karena mengandung penistaan terhadap ajaran Islam.

Selain itu, Sobri mengatakan, Habib Rizieq juga menasihati Hasto agar PDIP jangan jadi sarang penampungan anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologi PKI. Bahkan Rizieq meminta Hasto memberi jaminan tertulis bahwa PDIP bukan sarang PKI. Caranya dengan membuat pernyataan resmi terbuka atas nama PDIP dan bertandatangan Megawati, bahwa PDIP Partai Nasionalis dan bukan Sarang PKI.

Selanjutnya, Habib Rizieq menyatakan langsung kepada Hasto anak keturunan PKI yang tidak lagi mengusung ideologi PKI tidak boleh diganggu. Bahkan hak-hak sosial ekonomi, pendidikan dan politiknya harus dipulihkan. Mereka juga berhak hidup membaur secara normal di tengah masyarakat, termasuk belajar agama di pesantren mau pun ikut ormas dan Orsosopol, hingga jadi PNS dan pejabat sekali pun.

Habib Rizieq menegaskan mereka tidak boleh menanggung beban kesalahan orang tua mereka. "Dalam konteks ini, FPI selalu siap mendidik dan membina anak keturunan PKI agar menjadi Muslim yang beriman dan bertaqwa, sebagaimana di Tasik dan Garut. FPI mendidik dan membina ribuan warga Ahmadiyah sehingga sadar dan taubat kembali kepada Islam," papar Sobri.

Fakta angka pengkhianatan PKI.

Namun Sobri menegaskan, lain halnya jika anak keturunan PKI mengusung kembali ideologi mereka. Maka harus dibasmi dan dicabut hak-haknya tersebut.

Jadi, Sobri menekankan, FPI tidak pernah kompromi dengan PKI. "Namun FPI selalu siap mendidik dan membina anak keturunan PKI, kapan saja dan di mana saja."

Hal itu bukan berarti anak keturunan PKI serta merta bisa menjadi anggota, apalagi pengurus FPI. Namun, kata dia, justru di PDIP, anak keturunan PKI yang masih mengusung ideologinya, dengan bangga mengarang buku membela PKI, bahkan menjadi anggota parlemen.

Pernyataan dan penjelasan dari PDIP dan FPI di atas diharapkan tidak mengendurkan kewaspadaan rakyat terhadap keberadaan PKI. Karena isu eksistensi PKI dan sedang menyusun kekuatan untuk bangkit itulah yang terus menerus menghantui rakyat Indonesia.

Presiden Jokowi pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober 2017 lalu menegaskan Indonesia tidak memberikan ruang kepada PKI. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki empat makna.

Pertama yakni dengan peringatan ini mengingatkan agar peristiwa kelam pembantaian tujuh jenderal pada 30 September 1965 tak terulang kembali. "Yang pertama, jangan sampai sejarah kelam, kekejaman PKI, itu terulang lagi," kata Jokowi usai menghadiri upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Ahad (1/10).

Selanjutnya, Hari Kesaktian Pancasila ini bermakna agar tetap berpegang teguh pada Pancasila dan menjaga persatuan kesatuan. Sehingga, tak ada ruang bagi ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Tanah Air. "Apalagi memberi ruang kepada PKI. Tidak," tegas dia.

Makna ketiga yakni menegaskan posisi pemerintah yang berpegang teguh terhadap TAP MPRS Nomor 25 tahun 66. Di mana dengan jelas dilarang adanya PKI. "Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP MPRS 25/66 jelas bahwa PKI itu dilarang. Saya kira tidak perlu diulang-ulang," kata dia.

Dan makna Hari Pancasila yang terakhir bagi Presiden yakni mengajak seluruh komponen bangsa, dan menginstruksikan TNI-Polri dan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersinergi membangun bangsa. Sehingga, tercipta persatuan dan ketenangan di masyarakat, terlebih saat menghadapi kompetisi global.

PKI memang memiliki riwayat panjang dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sayangnya, sejarah yang ditorehkan partai berlambang palu arit di perjalanan bangsa ini menimbulkan pertumpahan darah. Ideologi komunis setidaknya tiga kali menyeret bangsa ini kepada perang saudara. Semoga semua pihak, pemerintah, kelompok nasionalis dan agamis bisa menjaga Indonesia dari tipu daya PKI dan tidak membawa bangsa ini kembali dilanda perang saudara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika