REPUBLIKA.CO.ID, KAKARTA -- Kelompok Presidium Alumni 212 setuju Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandi menguatkan nilai syariah Islam di Jakarta. Menjaga nilai Syariah di Jakarta itu tanpa mengenyampingkan menjaga NKRI dan keberagaman yang telah ada.
Hal ini disampaikan Ustadz Aminuddin, Presidum Alumni 212 dalam diskusi Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) bertema '100 Hari Anies Sandi, Benarkah Ada Jakarta Bersyariah, Bagaimana Realisasinya?' di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Rabu (7/2). "Soal Jakarta bersyariah, NKRI juga bersyariah. Dakwah yang paling efektif adalah dakwah lewat kekuasaan. Coba anda lihat ketika Anies berkuasa, hanya dengan satu tanda tangan Alexis langsung ditutup," kata Aminuddin.
Soal sikap umat Islam Jakarta terhadap Ahok, dia mengatakan, secara kinerja umat Islam tak ada masalah dengan Ahok. Yang dipersoalkan sebenarnya lebih pada etika kepemimpinan Ahok yang suka mengumbar kemarahan pada rakyat kecil di depan publik.
Dalam konteks politik identitas, dia mengatakan, memilih pemimpin berdasarkan karena seagama, itu bentuk kearifan lokal. Sama seperti kearifan lokal di NTT misalnya yang memilih pemimpin Katolik atau Kristen. "Maka wajar dong sebagai mayoritas, umat Islam menginginkan pemimpin Muslim," ungkapnya.
Aktivis dan budayawan, Geisz Chalifah menambahkan tidak setuju bahwa seolah-olah Anies-Sandi menang dalam Pilkada DKI 2017 lalu karena isu SARA. Dia mengatakan, sebenarnya sikap itu adalah sebuah aksi reaksi saja.
Misalnya, ketika kubu lawan mengampanyekan 'lebih baik kafir tapi tidak korupsi' dari pada 'Muslim tapi korupsi'. Menurut Geisz, soal semangat menjaga nilai syariah, jangan juga isu syariah ini di generalisir menjadi anti-NKRI.
Apa pun yang telah terjadi, dia menyampaikan ucapan terima kasih yang dialamatkan kepada Ahok. Menurut dia, tanpa Ahok maka tak akan mungkin muncul sosok pemimpin seperti Anies. "Jadi kekalahan Ahok ini bukan karena isu SARA, tapi lebih pada pribadi Ahok sendiri yang membuat ummat Muslim moderat marah dengan ucapannya soal Al Maidah 51," ujarnya.
Namun pendapat berbeda disampaikan Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), KH Taufiq Damas. Menurutnya, isu SARA hanya di jadikan sebagai alat kampanye, contohnya kasus di Jakarta.
Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu adalah contoh penggunaan isu SARA dalam pilkada yang paling buruk selama proses demokrasi ini paskareformasi. Menurutnya, isu SARA ini telah menjadi mobilisasi politik paling efektif.
Di masjid dan mushala di Jakarta digunakan sebagai mimbar politik untuk menyebarkan isu SARA. "Ini tak boleh dibiarkan terus menerus terjadi dalam sebuah momen demokrasi seperti Pilkada. Kalau agama di jadikan alat politik untuk mendelegitimasi lawan, ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa kita", tegas Taufiq.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
