REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Forum Kerja Sama Umat Islam (Formasi) Jawa Barat menilai wacana penunjukan Plt Gubernur Jabar dari kalangan Pati Polri melecehkan masyarakat Jabar.  Selain itu, Formasi yang terdiri dari gabungan 13 ormas Islam ini juga menilai wacana tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada juga syarat dengan nuansa politik.

"Ini (wacana Plt gubernur dari Pati Polri) berbahaya," kata Ketua Badan Pelaksana Formasi Jabar, HM Rizal Fadillah, SH, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (3/2).

Formasi adalah gabungan 13 ormas Islam di Jawa Barat. Ke-13 ormas yaitu PW Muhammadiyah Jabar, Persis, Al Irsyad, DDII, Syarikat Islam, PUI, Parmusi, Perti, KB PII, GPII, Al Wasliah, ICMI, dan KAMII.

"Sebagai daerah penyangga ibu kota Jabar merupakan daerah strategis dalam arti seluas-luasnya. Dalam kaitan dengan pilgub maka kaitan dengan pilpres 2019 sangat erat. Maka kepentingan-kepentingan itu pun turut mewarnai. Karenanya wacana plt dari Pati Polri berkaitan dengan pemenangan pilpres nanti," kata Rizal yang juga Sekretatis PW Muhammadiyah Jabar ini.

Jika wacana mengangkat Plt gubernur dari kalangan Pati Polri dipaksakan, kata Rizal, justru akan menimbulkan tiga kerawanan bagi Jabar. Pertama, kata dia, rawan hukum karena pengangkatan plt tersebut melabrak peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, jelas dia, terjadi kerawanan keamanan dan etika politik.

" Tiga kerawanan tersebut tak boleh terjadi. Karena itu wacana tersebut jangan direalisasikan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika