REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menegaskan, seharusnya dengan dana otonomi khusus (Otsus), Papua dapat meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat tidak terjadi. Karena dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk tahun ini cukup besar yaitu mencapai Rp 8 triliun.

Apalagi sebenarnya, kata Fadli, campak adalah penyakit sederhana, penangananya pun cukup dengan vaksinisasi. Bahkan seharusnya penyakit campak ini sudah musnah, karena campak adalah penyakit lama. Maka Fadli pun heran, bagaimana masyakarat suku Asmat terkena campak.

"Ini keterlaluan jika dibandingkan dengan besaran dana Otsus. Dana itu harusnya pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, di Papua untuk saat ini," ujar Fadli Zon, disela-sela rapat konsultasi dengan jajaran kementerian membahas kasus Asmat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/2).

Menurut Politikus Partai Gerindra, muncul KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, menandakan dana Otsus belum terdistribusi dengan baik. Dia berharap ke depannya dana Otsus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papu secara keseluruhan. Sehingga mereka, tak terkecuali dengan suku terdalam di Papua bisa hidup layak dan terbebas dari campak dan gizi buruk.

Oleh karena itu, Fadli meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menaudit dana Otsus Papua dan Papua Barat tersebut. Sebenarnya, ungkap Fadli, pihanyar sudah meminta kepada BPK untuk menyelidiki dana Otsus tersebut. "Nanti kami mintakan bagaimana audit yang dilakukan BPK," kata Fadli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika