REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik Penjabat Gubernur untuk duduk sebagai gubernur sementara di sejumlah daerah masih menjadi persoalan yang ramai diperbincangkan. Keberadaan Pati Polri sebagai penjabat Gubernur disebut akan menciderai netralitas pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menanggapi permasalahan ini dengan tenang. Menurutnya, sejauh ini surat pengajuan nama tersebut belum masuk ke meja kerjanya.
"Sampai saat ini belum masuk ke meja saya. Masih lama sekali kan. Nanti kalau sudah masuk ke meja saya baru saya jawab," ujar Jokowi usai memberikan arahan dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Merdeka, Rabu (31/1).
Jokowi meminta masyarakat dan pihak lainnya jangan dulu meributkan hal ini. Sebab pengajuan nama untuk menjabat sebagai gubernur sementara juga belum ada. Apalagi kata dia nama-nama yang selama ini beredar di berbagai pemberitaan belum tentu masuk ke mejanya.
Jokowi meminta masyarakat tidak berprasangka buruk dulu terkait dengan penjabat gubernur. Karena nama-nama yang akan diusulkan sudah pasti dipilih di Kementerian Dalam Negeri secara bijak.
Dia pun menilai bahwa jabatan ini sebenarnya sudah pernah diduduki pula oleh anggota dari kepolisian atau pun TNI. Dengan pengalaman tersebut seharusnya pihak yang menolak melihat bahwa Pilkada lalu pun hampir sama dengan Pilkada saat ini dalam pemilihan penjabat Gubernur.
"Yang dulu-dulu juga enggak ada masalah. Dulu banyak loh yang dari TNI juga ada, dari polri juga ada, ya biasa-biasa saja. Kenapa yang sekarang rame? Itu saja pertanyaan saya," ujar Jokowi.
Dia pun menegaskan belum mau mengkomentari terlalu banyak terkait polemik ini. Alasannya, karena nama-nama yang diusulkan belum diketahuinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
