REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membahas kerja sama antara Indonesia dengan Vanuatu terkait ekonomi dan peningkatan kapasitas antarnegara. Ia juga menjelaskan ke pihak Vanuatu, Indonesia tidak mungkin menindas masyarakat Papua.
"Sebelum berangkat saya mendapat pesan dari Presiden untuk meningkatkan kerjasama yang selama ini sudah dibangun, khususnya di bidang ekonomi dan capacity building," ujar Wiranto, Selasa (30/1).
Ia menyampaikan hal tersebut pada saat melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Vanuatu Tallis Obed Moses. Pada kesempatan itu pula, ia menjelaskan tentang sejarah Indonesia yang cukup lama dijajah oleh Belanda dan Jepang.
Oleh karena itu, kata dia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 ditegaskan, Indonesia mengakui kemerdekaan ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
"Dengan dasar itu Indonesia selalu ingin menjalin kerjasama agar negara berkembang seperti Indonesia dan Vanuatu agar terlepas dari penjajahan model baru. Indonesia selalu ingin kerjasama, bukan saling menekan tapi saling membutuhkan," kata dia.
Di sana Wiranto juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga. Ia juga menyampaikan hal yang tak jauh berbeda soal sejarah bangsa Indonesia. Menurutnya, Indonesia mempunyai pengalaman panjang sebagai negara terjajah.
"Karena itu, maka konsep filosofis Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Maka tidak mungkin Indonesia menindas teman-teman di Papua," kata dia.
Sebaliknya, lanjut Wiranto, pemerintah justru terus berupaya untuk mengembangkan Papua agar sejajar dengan provinsi lainnya. Di sana ia juga memberikan gambaran utuh mengenai proses pembangunan yang terbaru di Papua dan Papua Barat. Pembangunan yang digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami juga mengundang para pimpinan itu untuk dapat melihat langsung keadaan Papua dan Papua Barat. Maka dengan melihat langsung, saya kira sudah bisa mengubah persepsi yang dibangun oleh pihak-pihak lain kalau kita menelantarkan Papua dan Papua Barat," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
