REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air memunculkan banyak tanggapan, baik positif maupun negatif. Bagi politisi Partai Gerindra, Sodik Mujahid kepulangan Habib Rizieq tersebut diharapkan menjawab rasa rindu sebagian kalangan umat Islam yang telah menunggunya di tanah air.
"Semoga bisa memenuhi rasa rindu dan membimbing umat dan bangsa ini," kata Ketua DPP Gerindra ini, Senin (29/1).
(Baca: Novel Sebut Polri Hambat Kepulangan Habib Rizieq)
Membimbing umat yang ia maksud adalah terkait sikap politik umat Islam yang belakangan merasa dirugikan dengan keputusan politik saat ini. Karena itu kehadiran Habib Rizieq di tanah air dekat menjelang pelaksanaan pilkada ini bisa membimbing pelaksanaan Pilkada damai dan tertib. Persis seperti aksi-aksi damai yang dipimpinnya di Monas beberapa waktu lalu.
Soal menguatnya politik identitas seperti di Pilkada DKI jelang pilkada serentak nanti. Sodik justru mempertanyakan apakah politik identitas dilarang. "Apakah politik identitas melanggar UU," ujar anggota Komisi VIII ini.
Politik identitas itu untuk konsolidasi program pembangunan bangsa berdasar Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Menurutnya tentu politik identitas tidak ada masalah. Dan saat ini politik identitas menjadi tantangan baru rakyat dan bangsa Indonesia khususnya para pemimpinnya.
"Jadi bukan mematikan politik identitas yang merupakan fitrah bangsa indonesia dan ada sejak pemilu 1955. Tapi bagaimana mengelola politik identitas itu untuk produktifitas dan kemajuan bangsa dengan tetap berdasar Pancasila dan UUD 45," ungkapnya.
Kemudian terkait kasus Habib Rizieq terkait chat yang mengandung unsur pornografi seperti yang dituduhkan. Jika memang kasusnya sangat serius mengancam bangsa dan negara, ya lanjutkan.
"Tapi menurutnya masih banyak kasus lain menimpa bangsa ini yang harus diprioritaskan. Karena itu aparat kepolisian juga harusnya adil dan proporsional," tegas Sodik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
