REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Bakal calon gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin berniat membenahi sektor distribusi barang guna mendongkrak pertumbuhan para pedagang pasar tradisional. "Kuncinya ada pada pembenahan sektor distribusi barang. Sebab hal itu yang selama ini sangat mempengaruhi harga di pasaran," katanya.
Hal itu dikatakan Hasanuddin dalam kunjungannya ke Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Kranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (27/1). Dalam agenda tersebut, pria yang akrab disapa Kang Hasan itu mengamati tentang dunia perkoperasian di tengah pedagang pasar tradisional yang dinilainya berhasil menggerakan ekonomi di lingkungan sekitar. "Koppas Kranggan ini sudah memiliki 35.295 nasabah yang mayoritasnya merupakan para pedagang pasar. Bahkan asetnya terus tumbuh hingga Rp 105 miliar pada 2018 dengan kekayaan bersih Rp 8,6 miliar," katanya.
Hasan mengatakan, peningkatan ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama pihaknya dalam membangun perekonomian masyarakat Jawa Barat salah satunya melalui koperasi. Hasan menilai Koperasi harus betul-betul menjadi sokoguru perekonomian di Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Barat.
"Koperasi yang memang seharusnya menjadi sokoguru ekonomi Indonesia terutama di Jawa Barat serta mampu menyejahterakan masyarakatnya" ujarnya.
Dia menegaskan, siap membantu berbagai permasalahan yang dihadapi oleh koperasi salah satunya terkait permodalan dan persoalan distribusi barang. Menurutnya pemerintah daerah harus berperan dalam organisasi gerakan ekonomi rakyat itu.
"Jika masalahnya di permodalan, pemerintah provinsi bisa memberi talangan modal, misalnya melalui Bank Jabar. Dengan niat baik kita, permodalan itu tidak sulit," ujarnya.
Hasan meyakinkan, jika ia terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, kendala yang dihadapi oleh koperasi serta pedagang akan teratasi. "Kendalanya adalah di permodalan dan distributor, Jika saya terpilih (menjadi Gubernur Jawa Barat) saya yakin bisa dan mampu mengangkat mereka. Kuncinya modal serta manajemen yang baik serta modern," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika