REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua perwira tinggi (Pati) Polri diisukan akan menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi mengimbau Presiden Joko Widodo untuk mencermati keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut.

"Sebaiknya presiden menolak saja, karena kebijakan ini menimbulkan tanda tanya dari masyarakat. Dan, presiden dianggap pihak yang bertanggung jawab," kata Taufiqulhadi, Kamis (25/1).

Sementara itu, Taufiqulhadi juga menyarankan Kemendagri sebaiknya mengajukan pejabat di Kemendagri setingkat dirjen untuk jabatan tersebut. Menurutnya, mengajukan perwira polisi aktif sebagai plt Gubernur bukan di tempat dan saat yang tepat.

"Bukan hanya polisi, juga perwira TNI aktif jangan ditempatkan untuk posisi itu dulu. Hal ini semata-mata untuk menjaga netralitas," katanya.

Terkait rencana gubernur Sumatera Utara yang juga akan di-plt-kan pada Februari mendatang dinilai kurang tepat. Menurutnya, gubernur yang tidak mencalonkan diri dalam pilkada 2018, baru bisa di-plt-kan pada bulan Juni 2018 nanti.

"Jika digantikan sekarang, itu sama saja dipecat di tengah jalan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan alasan ditunjuknya plt tersebut. Keputusan tersebut bisa berakhir pada gugatn Gubernur Sumut. Ia menilai hal itu akan berakibat pada keabsahan hasil pilkada Sumut nantinya.

Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul membenarkan kabar bahwa Wakapolri menunjuk dua Pati Polri untuk memimpin sementara di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Dua Pati tersebut diantaranya Asisten Operasi Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika