REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu lalu, mantan Panglima resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Hal ini menambah deretan purnawirawan TNI di jajaran Kabinet Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, keberadaan purnawirana TNI dalam jajaran Kabinet Kerja merupakan hal yang biasa. Apalagi, sebelum Teten, posisi Kepala Staf Kepresidenan ditempati oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan purnawirawan TNI. "Itu biasa saja, dulu juga jenderal di situ, Pak Luhut. Bukan hal yang baru di situ," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (23/1).

Moeldoko - Kepala Staff Kepresidenan

Seperti diketahui, pada awal pembentukan Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo menunjuk dua purnawirawan TNI yakni Tedjo Edhy Purdjiatno sebagai Menko Polhukam dan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, Tedjo dicopot pada Agustus 2015 dan digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada 2016, Luhut bergeser posisi menjadi Menko Kemaritiman dan kursi Menko Polhukam ditempati oleh Wiranto. Deretan purnawirawan TNI di Kabinet Kerja semakin bertambah dengan dilantiknya Moeldoko.

Menurut Jusuf Kalla, adanya purnawirawan TNI dalam Kabinet Kerja ini tidak ada hubungannya dengan tahun politik. Dia menegaskan, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sejauh ini pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan baik.

"Kita kan sudah pengalaman, sudah tiga kali pilpres (pemilihan presiden), sudah diadakan pemilu (pemilihan umum) dan berjalan baik saja, tidak ada masalah besar," kata Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika