REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Timur menggelar apel gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Apel dilakukan di Taman Tugu Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (20/1).
Tidak sekadar melakukan coklit, petugas di lapangan diharapkan juga mampu memberikan sosialisasi tentang Pilkada kepada masyarakat.
Ketua KPUD Lombok Timur Muhammad Saleh menjadi pembina apel dan memberikan sejumlah arahan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta dihadiri Kapolres Lombok Timur AKBP Eka Faturrahman dan Divisi Sosialisi Pendidikan Pemilih dan SDM KPUD NTB Yan Marli.
Saleh mengatakan, gerakan coklit ini akan berlangsung mulai 20 Januari hingga 18 Februari. Seorang PPDP, lanjut Saleh, bertugas melakukan coklit sebanyak lima rumah selama sehari.
"Kita mengerahkan 2.017 PPDP yang menyebar ke 254 desa yang ada di 20 kecamatan di Lombok Timur," ujar Saleh.
Saleh menyampaikan, berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2017, terdapat 942 ribu jumlah pemilih di Lombok Timur.
"Itu yang akan kita coklit agar mendapat hasil yang lebih akurat dalam upaya meningkatkan kualitas data pemilih," lanjut Saleh.
Saleh mengimbau, para PPDP tidak sekadar melakukan coklit. Namun juga memberikan sosialisasi tentang pilkada kepada masyarakat yang didatangi. Sebab, kata Saleh, banyak masyarakat yang mengeluhkan minimnya sosialisasi mengenai tahapan pilkada, terutama bagi yang berada di desa-desa.
"Selama ini ada anggapan sosialisasi hanya ada di kota-kota saja, makanya saya ingatkan PPDP juga ikut sosialisasikan," kata Saleh.
Selain melaksanakan pemilihan Bupati dam Wakil Bupati, masyarakat Lombok Timur juga akan memilih calon Gubernur dan Gubernur NTB.
Kapolres Lombok Timur AKBP Eka Faturrahman mengapresiasi apel gerakan coklit serentak di Lombok Timur. Eka menilai persiapan KPUD Lombok Timur sudah cukup maksimal dalam mengantisipasi agar tidak terjadi penyimpangan pelanggaran pilkada.
Eka menambahkan, meski bukan menjadi kewenangan KPU, tidak ada salahnya jika KPUD Lombok Timur mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada 158 pemilihan kepala desa (Pilkades) di Lombok Timur yang banyak menemukan masalah, terutama masyarakat yang tidak bisa memilih. Eka berharap, kejadian seperti ini tidak terulang pada tahapan Pilbup dan Pilgub mendatang.
"Kami Polres Lombok Timur siap membantu sukseskan. Kalau ada yang bermasalah segera laporkan, kami siap membantu dan yang terpenting kami menekankan pentingnya netralitas," kata Eka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika