REPUBLIKA.CO.ID,KPUD NTB: Coklit Bantu Pemda Soal Data Warga NTB
MATARAM -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Aksar Anshari mengatakan, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) terkait data daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) akan berlangsung pada 20 Januari hingga 18 Februari. Aksar menyebutkan, data awal daftar pemilih di NTB tercatat sebanyak 3,8 juta pemilih dan akan diperiksa ulang pada saat tahapan coklit.
Aksar berharap, hasil coklit bisa juga dimanfaatkan pemerintah daerah terkait data warganya. Pasalnya, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) akan mengecek data para pemilih. Aksar menyebutkan, proses coklit sangat penting lantaran adanya perubahan data pemilih, mulai yang sudah meninggal, menikah, pindah rumah, kerja di luar negeri, kuliah ke luar NTB, hingga pemilih pemula.
"Kami juga ingin membantu pemda dengan data warga karena selama ini ada berbagai keluhan, misalnya belum rekam KTP, dari coklit kita akan tahu yang belum punya KTP, kita tahu berapa penduduk yang pindah, meninggal, alih status menjadi TNI/Polri berapa pemilih pemula, dan pemula berusia lanjut seperti pensiunan TNI/Polri," ujar Aksar di Mataram, NTB, Jumat (19/1).
Aksar melanjutkan, proses coklit juga akan mendata jumlah penyandang disabilitas di NTB. Berdasarkan data 2015, jumlah penyandang disabilitas di NTB tercatat sebanyak 6.000 orang. Aksar berharap, pemutakhiran ini bisa mendapatkan data tentang penyandang disabilitas lebih akurat.
"Dengan begitu, KPUD NTB bisa menyediakan alat sosialisasi, fasilitas, dan tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas," lanjut Aksar.
Komisioner KPUD NTB Divisi Teknis Penyelenggara dan Data Pemilu Suhardi Saud mengatakan, KPUD NTB juga menyebar 15 ribu poster dan melalui media sosial sebagai alat sosialiasi tahapan coklit sehingga masyarakat menyiapkan KTP dan KK saat didatangi petugas.
Suhardi menambahkan, pendataan juga akan menyasar sejumlah pelajar, mahasiswa, pekerja dari Pulau Sumbawa yang sekolah, kuliah, atau bekerja di Pulau Lombok atau sebaliknya Nantinya, para pelajar, mahasiswa, atau pekerja bisa memilih di tempat ia tinggal saat ini tanpa harus kembali ke kampung halaman. "Bagi masyarakat yang belum didatangi PPDP bisa melaporkan ke kita untuk coklit," kata Suhardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
