REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto meminta permintaan beberapa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk tidak diulas. Ia menyebutkan, rencana bisa macam-macam jika sedang terjadi masalah.

"Itu kan berarti bagian dari permasalahan, tidak usah diulas. Orang kalau sudah bermasalah itu kan memang rencananya macam-macam," ujar Wiranto di Jakarta, Rabu (17/1).

Menurut dia, tindakan pecat-memecat tentu akan merusak partai. Karena itu, ia akan mencari masalah utama yang terjadi di internal partainya itu. Ia menjelaskan, konflik tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan terkait kebijakan dari dalam partai.

"Kita perbaiki kebijakan itu. Dan ini masalah internal. Saya kira tidak pantas saya sebarluaskan kepada publik. Karena yang menyelesaikan kan juga harus partai ini," tutur dia.

Ia juga menyebutkan, konflik tersebut tidak mengganggu persiapan Partai Hanura menjelang pemilihan umum (pemilu). Kecuali, jika pertikaian yang terjadi itu berlangsung selama dua tahun ke depan.

"Tidak, tidak mengganggu. Kalau sudah selesai tidak mengganggu. Kalau nanti bertikai dua tahun ya mengganggu ya," jelas Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto juga mengatakan, Partai Hanura memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Partainya juga ia sebut punya sistem dalam menyelesaikan masalah yang ada di tubuh partai. Partai Hanura, kata dia, juga punya istilah yang disebut satu mekanisme, setiap masalah diselesaikan di tingkat-tingkatan yang tepat.

Pada Senin (15/1), sebanyak 27 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Pada  hari yang sama, OSO memecat Sekretaris Jenderal Partai Hanura Syarifuddin Suding.

Ikuti Whatsapp Channel Republika