REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman, Sumatra Barat membutuhkan pembiayaan Rp 200 miliar demi membangun gedung baru. Direktur RSUD Pariaman, Indria Velutina, mengungkapkan gedung baru akan digunakan sebagai bangunan sentral rumah sakit.
Hingga saat ini, pelayanan pasien rawat inap terpaksa dilakukan di bangunan yang terpisah-pisah lantaran keterbatasan kapasitas gedung. Bahkan imbasnya, lanjut Indria, jumlah pasien rawat inap mengalami penurunan pada 2017 lalu dibanding 2016.
Hal ini berbanding terbalik terhadap pasien rawat jalan yang jumlahnya justru meningkat, dari 91 ribu pasien pada tahun 2016 menjadi 109 ribu pasien pada tahun 2017.
"Keluarga pasien malas rawat inap disini karena pelayanannya yang terpisah-pisah. Tahun lalu kami hapuskan satu gedung rawat inap penyakit dalam. Gedung baru belum rampung karena biaya terbatas," ujar Indria, Rabu (10/1).
Indria berharap ada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat untuk memenuhi biaya pembangunan gedung sentral. Harapannya, lanjutnya, pelayanan bagi pasien rawat inap tidak terpisah-pisah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengakui keterbatasan pelayanan RSUD Pariaman akibat terbatasnya bangunan yang ada. Terpisahnya pelayanan membuat pasien memilih rawat jalan dibanding rawat inap.
Menanggapi hal ini, Nasrul mengatakan akan mencari opsi untuk memberikan pendanaan bagi pembangunan gedung sentral RSUD Pariaman. Apalagi RSUD Pariaman merupakan rumah sakit regional bagi Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pariaman, dan Kota Pariaman. Hanya saja, pembiayaan akan diusahakan melalui APBN, alih-alih APBD Sumbar.
"Kita akan meminta rekomendasi Gubernur secara formal, agar rumah sakit ini bisa mendapatkan bantuan dana dari APBN. Butuh Rp 200 miliar untuk pembangunan gedung sentral 5 lantai," ujar Nasrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
