REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang giat melakukan sertifikasi lahan milik masyarakat mulai di perkotaan hingga ke polosok desa. Pemberian sertifikat tanah ini penting karena tanah tersebut nantinya memiliki kekuatan hukum dan punya nilai jual.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan mempercepat kinerja dalam sertifikasi lahan. Bahkan pada 2025 diharapkan semua lahan milik masyarakat terlah memiliki sertifikat resmi.
"Saya yakin dengan kerja keras BPN (Badan Pertanahan Nasional), target saya 2025 seluruh bidang tanah di tanah air ini sudah bersertifikat. Tadi yang nawar kok Pak Menteri (BPN) 2023 akan rampung, saya catet loh," kata Jokowi dalam Peresmian Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) 2018, Rabu (10/1).
Jokowi menyampaikan dia telah menargetkan ada sertifikasi lahan mencapai lima juta di awal 2017. Kalau target ini tidak tercapai Jokowi mengsiyaratkan akan mencopot pejabat yang bergerak lamban dalam program sertifikasi lahan. Untuk 2018, Jokowi meminta BPN mampu melakukan memberikan sertifikat untuk tujuh juta lahan yang dimiliki rakyat. Upaya ini bisa lebih mudah jika semua pihak di BPN bisa bekerja lebih giat siang dan malam.
Dia menuturkan, dalam rangka mempercepat sertifikasi lahan, Jokowi tidak ingin kunjungan ke daerah tanpa memberikna sertifikat pada masyarakat. Bahkan Jokowi mengintruksikan agar jumlah sertifikatnya minimal 10.000 atau 15.000 sertifikat. Kalau jumlah sertifikat yang akan diberikan hanya mencapai 3.000, Jokowi enggan meresmikan acaranya.
Menurutnya, program sertifikasi lahan ini harus dikerjakan dengan target yang jelas. Sebab selama bertahun-tahun banyak lahan punya rakyat tidak tersertifikasi sehingga kerap menimbulkan sengketa dengan pihak lain.
Di samping itu, sertifikasi lahan juga bisa membuat kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tertunjang. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan lahan adalah minimnya pembangunan jalan tol. Dengan lahan yang sudah memiliki sertifikat maka tidak akan sulit ketika pemerintah ingin membebaskan lahan ketika akan membangun infrastruktur.
Jokowi menyoroti pembangunan jalan tol yang kalah dibandingkan negara tetangga, terlebih dengan Cina. Indonesia sejak 1977 telah mampu membangun Tol Jagorawi, tapi hingga 40 tahun hanya ada 780 kilometer (Km) tambahannya. Sedangkan Cina saat ini telah memiliki 280 ribu km jalan tol.
Ke depan, dengan lahan masyarakat yang memiliki sertifikat resmi, Jokowi berharap rakyat bisa lebih bijak ketika pemerintah akan melakukan pembebasan lahan untuk jalan tol yang bisa menghubungkan Jawa dari bagian barat hingga bagian timur.
"Target kita pada 2019 bisa tersambung daru Merak sampai ke Banyuwangi. Kalau bisa ini bisa lebih maju jadwalnya," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
