REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengatakan, sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia memiliki ancaman dampak negatif yang besar. Sistem Pilkada menurut Tito berpotensi membuat kepala daerah kemudian melakukan korupsi saat menjabat.

Tito menjelaskan, Pilkada menimbulkan demokrasi memerlukan biaya yang tinggi. Untuk menjadi bupati saja, kata Tito, paling tidak membutuhkan sekitar Rp 30 hingga 40 miliar. Bahkan menjadi gubernur bisa saja mencapai Rp 100 miliar.

"Nah ini sistemnya memang begitu dia harus membangun jaringan bisa setahun dua tahun, mempersiapkan diri untuk menjadi kepala daerah, semuanya pakai uang belum lagi mahar politik," katanya di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (29/12).

Begitu sudah terpilih menjadi kepala daerah, lanjut Tito, gaji seorang kepala daerah ternyata jaug di bawah modal menjadi kepala daerah. Hal ini pun berimbas pada potensi korupsi. "Pasti yang terjadi nanti ngambil dari proyek perizinan dan lain-lain, jadinya korupsi kita sudah membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi," ujarnya.

Oleh karena itu, Tito berharap akademisi dan stakeholder terkait untuk melakukan penelitian lebih mengkaji efektifitas pemilihan langsung pilkada di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, pendidikan politik untuk masyarakat pun harus ditekankan.

Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa menekan korupsi itu dengan penindakan. Tito telah mengungkapkan wacana langkah pencegahan berupa pembuatan Satgas Pungli khusus politik uang dengan KPK.

"Nanti tarik beberapa anggota (Polri) yang memiliki idealisme kuat nanti kami kasih anggaran khusus, ditetapkan Januari 2018 kami bergerak sama dengan KPK," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika