REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG -- Dinas Sosial (DInsos) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan membentuk tim koordiansi bantuan pangan non-tunai yang mulai dilaksanakan tahun anggaran 2018.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Yuhani di Tanjung, Jumat (22/12), mengatakan pembentukan tim ini untuk memastikan kelancaran program termasuk koordinasi ketersediaan dan stabilitas pangan lokal. "Selain koordinasi perencanaan dan anggaran tim nantinya menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti ke tingkat provinsi dan pusat," jelas Yuhani.
Selanjutnya melalui pembentukan tim koordinasi di tingkat kabupaten dapat mengoptimalkan dukungan dana desa dan pengecekan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yuhani menambahkan verifikasi data (KPM) pada pekan ketiga Desember 2017 dan usulan baru warga miskin dimasukka Mei dan Oktober 2018.
"Tiap desa harus memiliki buku registrasi warga miskin sehingga memudahkan dalam mengevaluasi jumlah KPM," kata Yuhani.
Untuk mendukung pelaksanaan Bantuan pangan non-tunai sendiri tiap desa perlu menyiapkan e-warung atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar bisa melayani distribusi pangan. Tiap kecamatan sendiri telah ditunjuk satu desa percontohan pembentukan e-warung dengan dukungan dana Rp 30 juta dari pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
