REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Kongres Keluarga Indonesia (KKI) kedua pada Jumat (21/12). Melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS, Kongres ini bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia di masa kini yang penuh tantangan.
"Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, intensitas tantangan terhadap keluarga Indonesia juga semakin besar," kata Ketua BPKK DPP PKS, Wirianingsih saat berkunjung ke kantor Republika, Senin (18/12).
Menurutnya, komitmen untuk terus memperkuat ketahanan keluarga melalui pembangunan ramah keluarga harus terus didorong. Sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan melalui perkawinan yang sah.
Keluarga adalah institusi strategis yang menjadi pondasi masyarakat. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang fundamental dan berhak dilindungi oleh masyarakat juga negara.
Wirianingsih mengatakan BPKK PKS berkomitmen kuat untuk mewujudkan ketahanan keluarga demi membangun negara yang kokoh. Sehingga, KKI pun kembali digelar. KKI pertama dilaksanakan pada 17 Juli 2012 lalu dan dibuka oleh Ibu Negara saat itu, Ani Susilo Bambang Yudhoyono.
"KKI II ini adalah sebuah inisiasi agar ikatan keluarga semakin kuat dengan mendorong daya dukungnya," kata perempuan yang akrab disapa Wiwi ini. Sehingga keluarga Indonesia mendapatkan perlindungan dan bantuan demi terwujudnya keluarga harmonis dan berkualitas.
KKI akan digelar di Hotel Aston Jakarta Selatan dan mengundang sejumlah perwakilan di masyarakat. Mulai dari akademisi, anggota legislatif, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya. Peserta ditargetkan berjumlah 150 orang.
Sebagian besar acara akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Sohibul Iman dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selaku pemangku kewenangan kenegaraan.
Pemerintah memiliki andil yang sangat besar dalam terbentuknya keluarga yang kuat. Negara wajib hadir untuk menyediakan infrastruktur yang layak, mumpuni dan mendukung. Juga meregulasi ketentuan yang melindungi kepentingan keluarga.
Wiwi menilai sangat penting dibangun sebuah sistem dan mekanisme agar berbagai upaya yang ada di masyarakat bisa disinergikan dengan kebijakan pemerintah. Agar setiap keluarga Indonesia memiliki pondasi yang kokoh dalam menghadang segala tantangan di masa kini.
Wiwi menyadari bahwa ranah keluarga sering dianggap privasi oleh banyak kelompok. Sehingga intervensi terhadap hal ini dianggap melewati batas. Namun ia yakin, banyak pihak yang juga berusaha untuk selalu mempertahankan keluarganya dan butuh dukungan.
Menurut data Puslitbang Kementerian Agama RI 2016, tingkat perceraian di Indonesia mengalami peningkatan sekitar 16-20 persen dalam kurun waktu 2009-2016. Sebanyak 70 persen dari penggugat cerai adalah pihak perempuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
