REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memutuskan Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto. Hal ini setelah DPP dalam rapat pleno menilai posisi ketua umum 'lowong' lantaran Setya Novanto sudah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid saat pengumuman, mengungkap pemilihan Airlangga dalam rapat pleno dilakukan secara musyawarah mufakat. "Rapat pleno telah memutuskan pergantian ketua umum dari Bapak Setya Novanto ke Airlangga Hartanto, jadi ini definitif bukan Plt (pelaksana tugas) ya," ujar Nurdin usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Rabu (13/12) malam.

Nurdin mengatakan sesuai ketentuan partai, keputusan rapat pleno tersebut nantinya akan dilaporkan dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada 18 Desember mendatang. Setelah itu pengukuhan Airlangga akan dilakukan dalam musyawarah nasional luar biasa yang sesuai keputusan rapat pleno akan digelar pada 19-20 Desember 2017.

"Untuk tindaklanjuti maka diputuskan tanggal 18 malam rapimnas untuk laporan daripada pergantian ketua umum oleh rapimnas maka pada 19 akan dilaksanakan munas luar biasa untuk mengukuhkan rapat pleno yang nanti dilaporkan rapimnas untuk jadi ketua umum definitif sesuai munaslub," kata Nurdin.

Nurdin mengungkap, rapat pleno juga telah menunjuk nama nama yang akan menjadi penanggungjawab munaslub. Adapun rapat pleno berlangsung sekitar 3 jam lebih, sejak dimulai pukul 20.00 WIB. Namun rapat pleno sempat diskors karena untuk proses lobi selama kurang lebih satu jam untuk menentukan kepastian tanggal pelaksanaan munas luar biasa. Proses lobi hanya diikuti oleh Plt Ketua Umum, Ketua Harian, Bendahara Umum dan tujuh ketua koordinator bidang partai golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika