REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengungkapkan indeks status demokrasi di Indonesia relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan regional maupun global. Kondisi ini didukung oleh pelaksanaan Pemilu dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu sejak masa reformasi.
Berdasarkan indeks status demokrasi global dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), skor pemerintahan perwakilan Indonesia pada 2015 sebesar 0.71. Skor ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata skor regional dan global dalam kategori sama, yakni masing-masing sebesar 0.51 dan 0.58.
Selain itu, IDEA juga mencatat capaian pemilu yang bersih di Indonesia, di mana dalam kategori ini dasar perhitungannya merujuk kepada pelaksanaan Pemilu yang bebas dari ketidakteraturan. "Skor Indonesia dalam kategori ini yakni 0.73. Ini lebih tinggi dari skor regional (0.51) dan skor global (0.59)," ungkap Titi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/12).
Selanjutnya, diukur pula kebebasan dalam membentuk parpol dan melakukan kampanye untuk jabatan politik di Indonesia. Dalam kategori ini, skor Indonesia juga tergolong tinggi, yakni mencapai 0.62. Skor ini lebih tinggi dari rata-rata skor global yakni 0.46. Sementara itu, jika diukur dari kategori keterlibatan partisipatif masyarakat sipil, skor Indonesia sebesar 0.82, di mana lebih tinggi dari skor rata-rata regional dan global yang masing-masing sebesar 0.58 dan 0.63.
Titi melanjutkan, skor tingkat partisipasi pemilu oleh masyarakat Indonesia secara nasional juga tinggi pada 2015, yakni sebesar 0.80. Partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu daerah juga tercatat tinggi, yakni 0.67. Skor ini kembali unggul dari rata-rata regional dan global yakni sebesar 0.38 dan 0.42.
"Terakhir, dalam kategori demokrasi langsung yang mengukur ketersediaan mekanisme demokrasi langsung, skor Indonesia sebesar 0. Ini lebih rendah dari rata-rata skor regional dan global (0.07 dan 0.13)," jelas ungkap Titi.
Merujuk kepada hasil penelitian ini, lanjutnya, pemilu di Indonesia cenderung lebih baik secara prosedural jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, dia Titi mengingatkan jika hasil penelitian ini berdasarkan data pada tahun 2015.
Sementara itu, pemilu dan Pilkada di Indonesia tetap berlanjut pad 2017, 2018, 2019 juga pada masa mendatang. Artinya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih membutuhkan perhatian terus-menerus.
Titi mencatat beberapa hal seperti pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 sebagai tantangan pelaksanaan demokrasi jangka pendek. "Kami juga mencatat beberapa kekurangan, yakni kompetisi dalam pemilu yang mahal, korupsi politik, regulasi yang tidak tegas dan kecenderungan menguatnya politik identitas. Ini merupakan tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan," tambah Titi.
Penelitian International IDEA sendiri melibatkan 155 negara di dunia. Pengukuran indeks status demokrasi ini sudah dilaksanakan sejak 1975 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika