REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatra Barat Syahruddin mengatakan, kendala utama pengembangan kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah akses transportasi. "Masalah utama adalah transportasi dan sulitnya melewati daerah yang dituju, serta kurangnya pemahaman masyarakat," ujarnya di Padang, Jumat (9/12).

Berdasarkan program nasional pada 2016, setiap kabupaten dan kota harus memiliki satu kampung KB, sedangkan pada 2017 satu kecamatan harus memiliki satu kampung KB. "Sementara di Mentawai baru memiliki dua kampung KB dari 11 kecamatan yang ada," ujarnya.

Oleh karena itu, pelbagai upaya terus dilakukan melalui sosialisasi dan kerja sama lintas sektor. Sehingga, dapat mendorong terbentuknya satu kampung KB di setiap kecamatan di daerah tersebut.

Sumbar telah memiliki lebih kurang 186 kampung KB dari 179 kecamatan, karena juga terdapat satu kecamatan yang memiliki dua kampung KB. Ia berharap, dengan melakukan sosialisasi dan penggalakan kampung KB dapat meningkatkan jumlah peserta KB baru di Sumbar sehingga dapat mengendalikan laju kelahiran.

Selain itu, BKKBN pada 2018 akan menyalurkan dana operasional sebesar Rp 100 juta perkampung KB untuk mendorong tercapainya indikator-indikator yang menjadi target dari kampung KB. Indikator-indikator yang menjadi target Kampung KB diantaranya meningkatnya peserta KB baru, menurunnya angka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan KB. Kampung KB merupakan wujud dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita), yaitu Cita ke tiga membangun Indonesia dari pinggiran melalui pelaksanaan kampung KB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika