Jumat 08 Dec 2017 16:47 WIB

Koalisi Gerindra-PKS Retak di Jabar, Pengamat: Sah Saja

Rep: Santi Sopia/ Red: Bilal Ramadhan
Pangi Syarwi Chaniago, Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting.
Foto: dok. Pribadi
Pangi Syarwi Chaniago, Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting Pangi Syarwi Chaniago melihat tidak sejalannya Gerindra dengan poros PAN, PKS dan Demokrat terkait dukungan di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sejauh ini tidak akan terlalu mengganggu untuk koalisi 2019.

Dia melihat PKS dan Gerindra banyak pisah ranjang dalam arti kata tidak bergabung dalam suatu koalisi mendukung calon tertentu. Pangi mengatakan tidak ada statuta ataupun koalisi permanen. Yang ada hanya persekongkolan pragmatis.

"Sah-sah saja, tidak ada perjanjian mereka, jadi apakah ini akan mengganggu (koalisi 2019) ya juga tidak salah," kata dia, Jumat (8/12).

Terakhir, kata dia, PKS mengambil kader PAN bukan kader Gerindra dalam pemilihan Pilkada Kota Padang. Lalu, soal pilkada di Jawa Barat, Gerindra meninggalkan PKS karena deadlock soal wakil. Sebaliknya di Jawa Timur, PKS meninggalkan Gerindra bergabung ke poros Gus Ipul-Abdullah Azwar Anas. Sehingga hal ini dianggap sangat menarik untuk dicermati.

"Kalau di Jabar itu alasan saja, sebetulnya bukan kurang komunikasi, bongkar pasang biasanya persoalan kader mereka yang enggak masuk," kata dia menambahkan.

Menurut Pangi, koalisi permanen yang mengikuti pola nasional seperti poros Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat versus poros PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PPP tidak secara otomatis mengikuti polaritas nasional terkait koalisi atau poros pilkada di daerah. Bahkan dia melihat pertarungan di 2019 juga bisa multipolar, tidak lagi dwipolar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement