REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong pemerintah mencegah dampak krisis iklim yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi berbagai kalangan masyarakat pesisir. "Indonesia krisis iklim sehingga negara wajib menjamin perlindungan bagi masyarakat pesisir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati di Jakarta, Selasa (5/12).
Susan mengingatkan dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia mengalami krisis iklim yang sangat parah. Ini seperti anomali suhu permukaan laut yang menghangat sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celsius di sejumlah wilayah perairan Indonesia, atau fenomena siklon tropis.
Fenomena siklon tropis itu, dia menjelaskan, menyebabkan gelombang tinggi sekitar 2,5-4 meter di Perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Bengkulu, Laut Jawa bagian tengah, perairan utara Jawa Tengah, 4-6 meter di Perairan Selatan Banten hingga Jawa Tengah, dan 6-7 meter di Samudera Hindia selatan Jawa hingga Jawa Timur, serta kecepatan angin ada yang bergerak hingga mencapai 96 kilometer per jam.
"Fakta-fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah, baik pusat dan daerah, karena fenomena siklon tropis ini berdampak buruk, khususnya bagi masyarakat pesisir yang berada di dekat garis pantai," ucapnya.
Pusat Data dan Informasi Kiara pada 2017 mencatat, akibat anomali cuaca ini banjir air laut dengan ketinggian bervariasi merendam desa-desa nelayan di Sumatera bagian selatan, Jawa bagian tengah, dan juga Pulau Lombok bagian timur dan tengah.
Di wilayah Lampung Timur, misalnya, air laut dengan ketinggian mencapai betis orang dewasa membanjiri delapan desa di pertambakan udang Bumi Dipasena yang terletak di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
"Dalam waktu lama, jika air laut terus merendam kawasan tambak, maka sarana dan prasarana budidaya terancam tidak dapat beroperasi dan akan berdampak terhadap kelangsungan budidaya udang di Bumi Dipasena," ucapnya.
Sebelumnya, Susan menyampaikan nelayan di berbagai daerah memerlukan jaminan bantuan dan perlindungan yang pasti dari pemerintah guna mengatasi dampak perubahan iklim. "Perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam pada masa bencana ini sangatlah dibutuhkan dalam upaya membantu mereka," katanya.
Untuk itu, dia mengatakan, perlindungan bagi masyarakat pesisir mutlak dibutuhkan masyarakat, termasuk bantuan terhadap usaha perikanan dan pergaraman rakyat yang rusak akibat banjir yang disebabkan tingginya intensitas hujan ini.
"Akses jalan dan jembatan terputus, beberapa rumah nelayan pun rusak dan ambruk. Nelayan di lokasi terjadinya bencana telah mengungsi," paparnya.
Untuk itu, Kiara kembali mengingatkan pemerintah untuk secara maksimal memberikan upaya kebertahanan bagi masyarakat di tengah bencana.
Selain itu, Susan menuturkan, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat perlu hadir dalam upaya pemulihan usaha perikanan dan pergaraman masyarakat yang rusak akibat banjir, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2016.
Sebelumnya, pengamat kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan penyaluran asuransi bagi nelayan karena hingga kini baru sekitar 55 persen nelayan kecil yang telah menerimanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
