REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, ada tiga hal yang dapat menentukan suksesnya suatu pilkada dan pemilu. Di antaranya, tak adanya praktik politik uang di dalam prosesnya tersebut.
"Makanya undang-undang berikan kewenangan yang kebih kepada Bawaslu untuk menindak pasangan calon maupun perorangan yang menggunakan politik uang. Harus ada tindakan yang tegas," ujar Tjahjo dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Hotel Kartika Chandra, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).
Selain tidak adanya politik uang, Tjahjo mengatakan, suksesnya pilkada maupun pemilu ke depan dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Menurut dia, partisipasi politik masyarakat ke depan harus menigkat.
Pada 2015, kata dia, pilkada serentak diikuti 70 persen masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih. Pada 2016 dan 2017, angka tersebut meningkat menjadi 74 persen. "Target KPU dan pemerintah pada Pilkada 2018 haeus mencapai minimal 78 persen. Sehingga, memasuki pileg dan pilpres insyaallah bisa mencapai 80 persen lebih," jelas Tjahjo.
Kunci ketika menurut Tjahjo terkait dengan adu program para kandidat yang akan mengikuti pilkada dan pemilu. Ia menjelaskan, pilkada merupakan kegiatan memilih pemimpin daerah dalam upaya mencari tokoh yang amanah. Tokoh hang mampu membangun demi kemaslahatan masyarakat dan daerah.
"Kita harus tegas melawan kampanye yang berujar kebencian, sara, dan fitnah. Ini yang kami minta tegas pada Panwaslu, Bawaslu, dan kepolisian untuk menghindari kampanye itu," terang dia.
Tiga hal itulah yang menurut Tjahjo kunci sukses dalam upaya menyukseskan pilkada dan pemilu yang akan satang. Ia berharap, parpol yang ada, berapa pun jumlahnya yang akan diputuskan KPU, mempersiapkan tahapan konsolidasi dengan baik.
"Kami yakin kepolisian dengan didukung TNI, BIN, Kejaksaan, dan Pemda juga mempersiapkan tahapan ini dengan baik. Yang penting, bagaimana kita membangun suasana negara yang besar ini masyarakatnya ikut berperan dan berpartisipasi dalam konsolidasi demokeasi kita," tutur dia.
Ia juga menilai, mulai akhir tahun ini hingga tahun 2019 akan terjadi proses demokrasi yang menarik. Tjahjo berharap tahun politik ke depan tidak mengganggu setiap proses kebijakan politik pembangunan baik di tingkat pusat maupin daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika