Selasa 05 Dec 2017 16:07 WIB

Jumlah Armada Pengangkut Sampah di Tasik tak Memadai

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Hazliansyah
Truk sampah (ilustrasi)
Foto: Antara
Truk sampah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tasikmalaya mengalami kendala dalam pengangkutan sampah. Sebab hanya terdapat tujuh truk pengangkut sampah untuk luas wilayah Kabupaten Tasik sebanyak 39 Kecamatan.

Kepala DLH Dadan Wardana mengatakan, seharusnya truk pengangkut sampah memfasilitasi warga di semua Kecamatan. Namun dengan keterbatasan itu, truk sampah hanya berkeliling di 13 Kecamatan yang berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten di Singaparna. Sehingga ia mengakui Kecamatan-Kecamatan yang berada di pelosok justru tak tersentuh layanan truk sampah.

"Armada truk sampah kalau lihat cakupan seharusnya melayanani 39 Kecamatan, tapi armada masih kurang, hanya ada tujuh yang jalan. Jadi yang terlayani baru 13 dulu yang dekat Ibu Kota (Singaparna)," katanya pada wartawan di sela Festival Hijau di Halaman Gedung Setda Kabupaten Tasik, Selasa (5/12).

Dengan keterbatasan armada, DLH merasa terbantu dengan kehadiran Kelompok Swadaya Masyarakt (KSM) dalam rangka penyelesaian masalah pengelolaan sampah. Ia mengatakan KSM terdiri dari masyarakat di suatu wilayah yang mau turut serta menyelesaikan masalah pembuangan sampah.

"Sisanya lewat KSM itu kelompok swadaya masyarakat yang perduli sampah. Mereka ikut membantu kami terutama di lokasi-lokasi yang tak tersentuh armada truk," ujarnya.

DLH, kata dia, sudah mengusulkan penambahan jumlah armada truk sampah ke tingkat Pemkab, Pemprov hingga Pemerintah Pusat. Ia mengaku mendapat respons positif dari tingkat Pemprov.

"Truk Insya Allah dari Pemprov Jabar minimal tambahan tiga unit tahun depan," sebutnya.

Tak hanya bantuan truk sampah, Pemprov Jabar berencana membantu pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebab selama ini, cuma terdapat satu TPA di Kabupaten Tasik. Padahal ia berharap TPA dapat dibentuk di lima wilayah eks kewadanaan yaitu Ciawi, Manonjaya, Singaparna, Cikatomas dan Karangnunggal.

"Anggarkan pembuatan TPA kalau ada lahan, nanti dibangun infrastrukturnya oleh Pemprov. Karena sekarang baru ada satu TPA padahal minimal tiap eks kewadanaan ada satu," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement