REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai uji kelayakan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Komisi I DPR akan berjalan dengan lancar. Alasannya, kemungkinan tidak banyak penolakan dari fraksi-fraksi di DPR. Dia mengatakan Hadi harus tegak lurus pada politik negara dan tetap mempertahankan TNI sebagai institusi yang profesional, artinya patuh terhadap politik negara.

"Hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri sehingga harus harmonis. Kita menunjang modernisasi alutsista TNI, peningkatan daya tempur dan peningkatan kesejahteraan prajurit, termasuk kelengkapan fasilitas untuk keluarganya," ujarnya, Senin (4/12).

Effendi mengingatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar 1,5 persen dari PDB. Menurut dia ,Panglima TNI yang baru harus mampu mendorong anggaran tersebut terpenuhi agar bisa penuhi syarat menimum menjalankan tugas TNI sebagai alat utama pertahanan negara dan menjaga kedaulatan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengatakan, akan mendalami kesiapan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Pendalaman itu akan dilaksanakan pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Salah satunya pilkada, yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan pilkada dan pemilu," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/12).

Meutya mengatakan, kesiapan TNI dalam membantu tugas pengamanan pilkada harus menjadi prioritas Hadi ketika menjadi Panglima TNI sehingga akan ditanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Menurut dia, dalam uji kelayakan itu juga akan ditanyakan mengenai rekam jejak Hadi selama di institusi TNI termasuk laporan harta kekayaan.

"Tapi tetap harus konfirmasi dalam uji kelayakan terhadap dua ajang demokrasi tersebut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika