Sabtu 02 Dec 2017 16:00 WIB

Sanitasi Masih Menjadi Masalah di Sekitar Gunung Agung

Rep: RR Laeny Sulistyawati/ Red: Winda Destiana Putri
Sejumlah posko pendataan pengungsi erupsi Gunung Agung didirikan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, mulai dari Dinas Sosial NTB, Polres Lombok Tengah, dan BPBD NTB.
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi
Sejumlah posko pendataan pengungsi erupsi Gunung Agung didirikan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, mulai dari Dinas Sosial NTB, Polres Lombok Tengah, dan BPBD NTB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat isu dan masalah yang masih terjadi di sekitar Gunung Agung, Bali, hingga Sabtu (2/12) hari ini. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masalah pemenuhan kebutuhan air minum, air bersih dan sanitasi di banyak titik pengungsian dan tempat pengungsian ternak.

Kemudian masalah lainnya adalah data angka jumlah ketersedian dan rasio mandi cuci kakus (MCK) per lokasi pengungsian. "Kemudian terjadi kekurangan tenda pengungsi dan akan dipindahkannya tenda pengungsian di wilayah Ulakan," katanya saat dihubungi Republika.

Isu lainnya adalah pemetaan aktifitas yang dilakukan dunia usaha, organisasi non-pemerintah (NGO), dan organisasi untuk membagi tugas PB di lapangan. Isu lainnya adalah pembayaran listrik di banjar-banjar lama. "Isu permasalahan pembayaran biaya rumah sakit di wilayah Klungkung," katanya.

Isu pembelanjaan barang-barang kebutuhan dari agen/supplier di Karangasem tidak bisa lagi hutang dan harus membayar cash. "Masalah lainnya, yaitu kekurangan stok beras," ujarnya.

Kemudian masalah dana bantuan yang mengendap di bank BPD Bali dan masalah pembelanjaan dana siap pakai (DSP). Selain itu, masalah jam operasional tim logistik yang perlu diperpanjang atau dibuat shift untuk keperluan mendesak. Isu lainnya adalah jangka waktu/masa tanggap darurat.

Ia menambahkan pengelompokan isu menjadi sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor. Kemudian masalah belum adanya SK BPP dan PPK. Yang juga menjadi isu adalah wacana membangun hunian sementara (huntara).

Untuk itu, hari ini jajaran kementerian/lembaga terkait berencana akan melakukan evakuasi warga dan ternak. Kemudian assessment titik pengungsian. Pemerintah juga akan mengundang Dandim, PDAM, PMK, Kementerian PU, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan untuk rapat koordinasi bidang sosial dan logistik di Pospenas. Kemudian diadakannya rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rapat koordinasi juga dilakukan dengan Kalak BPBD terkait isu domestik.

"Selain itu, pertemuan dengan bupati terkait masa tanggap darurat," ujarnya. Kemudian, kata dia, pertemuan dengan BPP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait masalah pendanaan.

Saat ini Gunung Agung masih berstatus siaga IV atau awas.Hingga saat ini, kata dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali per Jumat (1/12) mencatat total keseluruhan pengungsi 55.773 jiwa di 211 titik. Jumlah ini meningkat 7.102 jiwa dari data sebelumnya berjumlah 48.671 jiwa di 228 titik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement