REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar masih bertahan dengan hasil rapat pleno pengurus harian soal musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, sampai Jumat (1/12) DPP masih konsisten dengan keputusan rapat pleno pada 21 November lalu.
"Yang salah satu keputusannya adalah posisi Bung Setnov (Setya Novanto) baik sebagai ketum Golkar maupun sebagai ketua DPR, ditentukan setelah putusan praperadilan," kata Idrus di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Jumat (1/12).
Dukungan pada DPP datang dari Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Mantan ketua umum Golkar yang akrab disapa Ical ini juga menyatakan, rapat pleno secara organisatoris adalah sah. Menurut dia, hasil rapat pleno hanya bisa dianulir dengan rapat pleno yang baru atau dianulir oleh rapat pimpinan nasional ataupun munas.
"Karena itulah, kita sabar menunggu seperti yang disampaikan di dalam rapat pleno DPP dan didukung oleh dewan pembina," kata Ical.
Terkait adanya desakan munaslub, Ical menyatakan, hal itu tidak bisa hanya berasal dari klaim sepihak. Desakan munaslub oleh DPD Tingkat I harus disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada DPP. Baru setelah DPP menerima surat dari dua per tiga DPD Tingkat I, akan diadakan rapat pleno.
"Rapat pleno memutuskan untuk kemudian rapimnas, baru kemudian rapimnas menentukan adakan munaslub," kata dia.
Terpisah, Ketua DPP Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan, hanya tiga ketua DPD Tingkat I yang belum setuju munaslub. Sisanya sebanyak 31 DPD I sudah setuju menggelar munaslub. "Tiga yang belum, NTT, Papua, dan Papua Barat. Kita mengharapkan agar segera bergabung," kata Mekeng di Jakarta, Jumat (1/12).
Dia menjelaskan, 31 DPD Tingkat I telah menandatangani surat pernyataan agar segera dilakukan munaslub. Mereka menandatangani surat ini atas kemauan dan kesadaran sendiri karena melihat Golkar yang sedang merosot. Menurut Mekeng, semua sudah sesuai aturan partai untuk mendesak munaslub.
"Ketentuan munaslub dua per tiga dari jumlah DPD I. Ini sudah melebih, jadi tidak ada alasan lagi menunda-nunda," kata Ketua Komisi XI DPR ini.
Mekeng berharap munaslub digelar antara 15 hingga 17 Desember 2017. Lokasinya bisa Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta. Tiga tempat ini dinilai siap melakukan event sebesar munaslub, kapan pun dilakukan. Terkait arah dukungan 31 DPD Tingkat I, Mekeng mengklaim, mereka ingin Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggantikan Novanto.
Mereka menilai, AH punya kemampuan dan integritas yang baik serta bersih dari berbagai kasus korupsi. "Figur Airlangga dianggap layak memimpin Golkar. Itu penilaian DPD ya," ujarnya.
Sebelumnya, pada Kamis (30/11), Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto beserta sejumlah DPD Tingkat I menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Pertemuan ini untuk membahas pelaksanaan munaslub Golkar. Usai pertemuan, Airlangga mengatakan, munaslub akan digelar paling lambat pekan kedua Desember.
"Targetnya pekan pertama, pekan kedua bulan Desember," ujar Airlangga.
Airlangga mengklaim, keputusan munaslub diambil setelah melakukan konsolidasi dengan seluruh DPD Tingkat I Golkar, para pimpinan partai, calon ketua umum, dan beberapa senior partai termasuk dengan Jusuf Kalla yang merupakan tokoh senior Golkar. Airlangga mengatakan, munaslub merupakan jalan keluar agar Golkar tetap solid, terutama dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 dan juga pemilihan umum 2019.
Dia menambahkan, komunikasi kepada calon ketua umum lainnya juga sudah dilakukan untuk mencegah adanya sakit hati atau menimbulkan luka di antara kader-kader partai beringin. Politikus Golkar lain, Yorrys Raweyai, juga memprediksi munaslub akan digelar pada pertengahan Desember. Bahkan, dia mengklaim, munaslub akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
"Kita akan lakukan (munaslub) sebelum tanggal 15 Desember. Sudah pasti dan persiapannya sudah, yang penting di Jakarta, Pak Jokowi mau hadir," ujar Yorrys.
Yorrys juga mengklaim, sebanyak 31 DPD Tingkat I telah memberikan dukungan kepada Airlangga untuk menjadi ketum Golkar. Dia menambahkan, kedatangan rombongan DPD Tingkat I menemui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah untuk meminta restu.
Sebab, saat ini Airlangga merupakan pembantu presiden. "Meminta Airlangga kepada Pak Jokowi agar beliau bisa merelakan dia karena dia adalah pembantu presiden," kata Yorrys.
(Febrianto Adi Saputro, Pengolah: Agus Raharjo).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
