REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung rencana aksi damai Reuni 212 pada Sabtu (2/12) besok. Bahkan para pimpinan berjanji untuk menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya Reuni 212 adalah kegiatan damai dan merupakan kegiatan keagamaan. Pemerintah DKI Jakarta juga sudah membuka Monas untuk acara seperti itu.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. "Kegiatan ini harus diamankan dan harus dijaga sehingga tidak ada yang provokasi karena saya yakin acara ini akan berjalan dengan sangat damai seperti aksi tahun lalu, tutur Fadli Zon dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (1/12)
Sebelumnya, Kamis (30/11) para pimpinan DPR RI kedatangan para ulama dalam rangka menyampaikan rencana aksi dan undangan kepada Pimpinan dan Anggota DPR untuk menghadiri Kongres Nasional Alumni 212 yang diadakan di PPH Cempaka Putih dan Reuni 212 yang digelar di area Monumen Nasional. Pada kesempatan itu, Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath menyampaikan pihaknya mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin kegiatan reuni akbar tersebut.
Di antara kendala yang dihadapi antara lain pembatalan sepihak dari gedung Asrama Haji Pondok Gede. Pihak pengelolah gedung beralasan genset terendam banjir. "Hingga isu acara 212 yang didanai oleh partai politik tertentu dan masalah terhambatnya izin keramaian dari aparat kepolisian," keluhnya.
Menurut Al Khaththath, reuni ini bukan hanya sekedar aksi atau demo semata. Tetapi juga berisikan shalat Tahajud, subuh berjamaah, serta nasehat agama dari para ulama. Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengajak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri acara itu termasuk alumni 212.
Pihaknya juga menyangkal keras bahwa kegiatan reuni 212 tersebut dibiayai oleh salah satu partai tertentu. "Saya mengklarifikasi pemberitaan di media yang menyatakan kami di biayai oleh salah satu partai untuk menyelenggarakan kongres 212, Dibiayai dari mana? Lunasin gedung BPH Cempaka Putih saja memakai jaminan BPKB mobil dari salah satu pengurus," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menghambat aksi damai tersebut. Fahri mengatakan, itu sebuah trauma yang dialami oleh pemerintah Joko Widodo padahal acara ini merupakan aksi damai dan berisikan kegiatan positif.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menghambat aspirasi masyarakat dalam mengikuti aksi damai itu. Masyarakat seperti itu aspirasi tidak boleh dilarang-larang, setiap pretensi dari kekuasaan untuk membungkam suara masyarakat. "Untuk membungkam suara kita sekecil apapun harus dilawan, karena masa depan kita adalah kebebasan kita," tegas Fahri Hamzah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika