REPUBLIKA.CO.ID SLEMAN -- Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, RAPBD 2018 Kabupaten Sleman sudah hampir selesai disepakati. Ia menerangkan, program peningkatan pelayanan publik jadi prioritas dalam RAPBD 2018 Kabupaten Sleman.
"Alokasi yang dianggarkan untuk keempat program prioritas pelayanan publik tersebut mencapai 1,416 triliun rupiah dari total belanja daerah diperhitungkan sebesar 2,599 triliun," kata Sri, Kamis (30/11).
Secara garis besar, anggaran peningkatan pelayanan publik terbagi menjadi empat program prioritas yaitu pendidikan dan penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur daerah, serta pengurangan pengangguran.
Untuk pendidikan dan penanggulangan kemiskinan, anggaran dialokasikan sebesar 846,62 miliar antara lain untuk BOS bagi 65 ribu siswa SD negeri, 28.500 siswa SD swasta, 6.500 siswa madrasah ibtidayah, 24.500 siswa SMP negeri, 15 ribu siswa SMP swasta, dan 9.000 siswa madrasah tsanawiyah.
Tunjangan guru tidak tetap, guru yayasan, pegawasi tidak tetap, pamong PAUD, tenaga honorer kategori dua dan PTT PAUD sebanyak 8.289 orang, tunjangan profesi guru bagi 1.426 guru pegawai negeri sipil dan 478 guru non-PNS.
Beasiswa siswa miskin SMA/SMK sebanyak 10.342 anak, beasiswa pendidikan dasar dan retrifal 3.300 siswa, pembangunan atau rehab sekolah atau ruang kelas 124 ruang.
Sementara, dana penaggulangan kemiskinan dijabarkan untuk bantuan rumah tidak layak huni. Jumlahnya 585 unit, dan distribusi beras bagi warga miskin ke 66.534 penerima manfaat di 17 kecamatan.
Untuk kesehatan alokasi sebesar 241,09 miliar, dengan prioritas untuk mendukung pelayanan imunisasi bagi 14.139 bayi, imunisasi 12.232 anak balita, dan imunisasi ibu hamil 15.488 orang. Program premi asuransi kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin sebanyak 108.765 jiwa.
Alokasi dana kesehatan bagi perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, linmas/hansip, GTT, kader LKM/NKM, kader sosial, kader posyandu, kader KB/IMP, bayi baru lahir, serta kesehatan mandiri jumlah sasarannya 21.421 jiwa.
Selain itu, alokasi dana kesehatan diprioritaskan untuk mendukung sarana puskesmas dan jaringannya sebenar 7,7 miliar dan layanan dasar kesehatan masyarakat di RSUD 104 miliar.
Untuk infrastruktur daerah, alokasi dana 322,32 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu meliputi perencanaan, peningkatan, rehab, dan pemeliharaan rutin jalan sejauh 544,3 kilometer, jembatan dan gorong-gorong 2.298 buah.
Pembangunan drainase di 22 lokasi, pemeliharaan rutin drainase 10.000 meter, dan irigasi sebanyak 86 daerah irigasi. Untuk pembangunan dan pemeliharaan embung dan penampung air sebanyak 44 buah, sarana prasarana air limbah 750 SR, 5 IPAL komunal dan jaringan air limbah terpusat di 14 padukuhan
"Kami juga mengalokasikan dana untuk konservasi sumber daya air serta pengendalian kerusakan sumber air dan ruang hijau terbuka hijau sebanyak 98 SPAH, juga penyediaan 2.220 biopori dan 30.000 tanaman," ujar Sri.
Infrastruktur turut meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi meliputi rehab 29 bangunan pasar dan pembangunan empat unit pasar. Sedangkan, pipa jaringan layanan air bersih sepanjang 3.000 meter, dan infrastruktur hasil Badan Kredit Kecamatan yang tersebar di 17 kecamatan mencapai 29,95 miliar.
Untuk pengurangan pengangguran, alokasi dana sebesar 6,27 miliar terdiri dar pendidikan dan latihan keteramplan pencari kerja dan pemuda untuk 500 orang, peningkatan pengelolaan dan kerjasama desa wisata di 19 pedesaan.
Ada pula pelatihan bidang pertanian untuk masyarakat sebesar 231 kegiatan, dan pelatihan masyarakat di bidang industri dan perdagangan direncanakan sebanyak 50 kegiatan. (Wahyu Suryana)
Ikuti Whatsapp Channel Republika