REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR saat ini menunggu surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal usulan nama dalam pergantian panglima TNI. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa purnatugas pada Maret 2018.
Menurut Taufik, pembahasan pergantian biasanya dilakukan tiga atau empat bulan sebelum jabatan seorang panglima TNI berakhir. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bisa menyerahkan nama sebelum masa persidangan II DPR berakhir pada 13 Desember mendatang.
"Kita harapkan sebelum masa sidang paripurna ataupun masa sidang sekarang selesai, tanggal 13 (Desember) terkonfirmasi menerima surat penyampaian informasi dari Presiden (di rapat paripurna)," ujar Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).
Taufik mengatakan, proses pembahasan pergantian panglima TNI membutuhkan cukup waktu untuk melakukan pertimbangan. Nantinya, segera setelah surat masuk ke Kesetjenan DPR dan dibahas oleh pimpinan DPR, usulan akan didelegasikan ke Komisi I DPR.
"Dari Bamus (Badan Musyawarah), kemudian sebelum ke Bamus, penyampaian informasi ke rapat paripurna bahwa ada masukan dari Presiden, kemudian langsung pembahasan di Komisi I DPR," kata Taufik.
Oleh karena itu, jika surat usulan nama-nama tersebut masuk setelah masa sidang berikutnya, ia khawatir saat itu akan terlalu dekat dengan waktu berakhirnya jabatan panglima TNI. Pembahasan pergantian pun bisa tidak maksimal. Namun, Wakil Ketua Umum PAN itu mengembalikan sepenuhnya kepada Presiden terkait penyerahan nama-nama calon pengganti Panglima TNI sekaligus berasal dari matra apa nantinya.
"Mekanismenya kita pegang. Itu hak prerogatif Presiden dengan pertimbangan dan persetujuan DPR. Ya, kita harapkan posisi sekarang banyak agenda jelang akhir tahun. Jadi, kalau Januari, biasanya Presiden juga disibukkan. Kalau sebelum masa sidang surat masuk, sesegera mungkin kita sampaikan ke teman di Komisi I," kata Taufik.
Di kesempatan berbeda, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, Presiden Jokowi lebih tahu sosok yang akan menjadi pengganti dirinya dalam memimpin TNI ke depan. Oleh karena itu, soal siapa yang akan menggantikan dirinya diserahkan kepada Presiden.
"Kalau orang yang tahu aturan dan etikanya, bahwa itu hak prerogratif Presiden. Presiden lebih tahu, Presiden perlu pembantu, pembantu (adalah) panglima TNI," ujar dia, Rabu.
Sosok yang akan dipilih Presiden, kata Gatot, tentu yang terbaik sesuai dengan ancaman dan tantangan tugas ke depan. Oleh karena itu, sosok yang dipilih sudah dipastikan pernah menjabat kepala staf angkatan.
"Yang jelas, panglima TNI baru sudah tahu visi-misi TNI, bukan Gatot. Itu tercatat semuanya. Enggak usah diajari, itu sudah jalan," kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan sudah banyak menerima masukan nama calon pengganti Panglima TNI yang akan pensiun pada Maret 2018 itu.
"Namanya kan banyak," kata Presiden Jokowi setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11).
Presiden menanggapi pertanyaan wartawan terkait akan segera pensiunnya Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu beberapa bulan lagi. Menurut Presiden, hal itu akan ditempuh melalui mekanisme penggantian yang berlaku.
Kandidat Panglima TNI sesuai tradisinya disyaratkan harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Saat ini tercatat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) adalah Marsekal Hadi Tjahjanto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yakni Jenderal Mulyono, lalu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yaitu Laksamana Ade Supandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
