REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrullah, mengatakan masyarakat di kawasan Indonesia timur masih banyak yang belum melakukan rekam data KTP-el. Sedikitnya ada empat provinsi di Indonesia timur dengan persentase rekam data KTP-el masih rendah.
"(Masyarakat) yang banyak belumpunya KTP-el itu di Papua. Tapi ini berdasarkan persentasenya. Di Papua itu baru 30 sampai 40 persen warga yang melakukan rekam data KTP-el, jadi masih kurang 60 persen yang rekam data KTP-el," ungkap Zudan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/11).
Persentase ini, lanjut dia, dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang berada di atas 90 persen bahkan lebih. Selain Papua, ada tiga daerah lain, yakni Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang penduduknya tercatat masih minim melakukan rekam data KTP-el.
Meski demikian, Zudan juga mengungkapkan bahwa di Pulau Jawa masih ada ratusan ribu warga yang belum melakuka n rekm data KTP-el. Dia mencontohkan, ada 700 ribu warga di Jawa Tengah dan 800 ribu warga di Jawa Timur yang belum melakukan rekam data.
"Tetapi larena dua provinsi ini penduduknya besar, maka persentase yang belum rekam data jadi kecil yakni sekitar dua persen," tutur dia.
Masih banyaknya warga di kawasan Indonesia bagian timur yang belum rekam data, kata Zudan, disebabkan beberapa hal. Pertama, letak geografis di mana banyak warga tinggal di laut dan kawasan pegunungan sehingga terkendala ketika akan melakukan rekam data.
Kedua, faktor budaya setempat yang masih menganggap mengurusi administrasi kependudukaan adalah hal yang kurang penting. Sebab mereka mengurus akta kelahiran dan kematian juga masih minim. Yang ketiga, secara teknis jaringan internet kita yang di kawasan pegunungan sering mati atau sulit sinyal.
"Jika sudah demikian orang datang listriknya mati. Padahal dia sudah datang, dan besok datang lagi juga masih padam," jelas Zudan.