REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Airlangga Hartarto santer diberitakan akan mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Artinya dia akan menggantikan sosok Ketua DPR Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa persoalan pergantian Ketua Umum mutlak menjadi milik partai. Urusan tersebut menjadi hal internal yang harus diselesaikan partai.

"Itu urusannya Partai Golkar, urusannya internal Partai Golkar," ujar Jokowi usai menghadiri HUT Korpri yang ke-46 di Lapangan Monumen Nasional, Rabu (29/11).

Jokowi menuturkan, untuk menjadi seorang ketua umum partai, setiap menteri, termasuk Airlangga sudah pasti harus meminta izin kepada dia. Sebab Jokowi tidak ingin ada rangkapan dalam jajaran kabinet kerja. "Yang mau ngerangkap siapa? Ngerangkap-ngerangkap," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Perindustria Airlangga Hartarto sendiri menyatakan bahwa dirinya telah meminta restu Presiden Joko Widodo untuk mengikuti kontestasi tersebut, mengingat jabatannya sebagai pembantu Presiden. Sejumlah kader Golkar menyatakan dukungannya terhadap Airlangga untuk menjadi Ketum Golkar.

Tak hanya itu, Tim Ahli Wakil Presiden Iskandar Mandji juga mengatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk maju menjadi Ketua Umum Golkar. "Saya minta izin dibolehkan untuk ikut. Karena saya kan pembantu beliau," kata Airlangga usai acara Seminar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Borobudur, Senin (27/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika