REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini proses pergantian Ketua DPR tidak akan sama waktunya dengan proses pergantian Ketua Umum Partai Golkar. Meskipun Setya Novanto meminta proses pergantian baik DPR maupun di Golkar dilakukan setelah kasus hukumnya tetap.

Nurdin mengatakan, meski tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah kepada Novanto, namun persoalan pribadi Novanto jangan sampai menyandera DPR.

"Tidak boleh tersandera hanya karena persoalan pribadi. Oleh karena itu piihan kita adalah bagaimana Pak Nov memperlihatkan kebesaran jiwanya dengan menunjukkan diri sebagai seorang negarawan sehingga bersedia mundur untuk kepentingan umum," kata Nurdin saat ditemui wartawan di Sari Pan Pasific, Jakarta pada Ahad (26/11).

Ia mengatakan, jika Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maka dengan sendirinya pergantian ketua DPR bisa diproses. Namun pihak Novanto bersikukuh enggan diganti menunggu putusan praperadilannya selesai.

Namun jika mengacu hal tersebut, Nurdin menilai proses pergantian ketua DPR akan terlalu lama. Karenanya perlu pendekatan kekeluargaan kepada Novanto agar dapat menerima dan legowo menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPR.

"Saya kira kalau satu dua hari ini Pak Idrus bisa ketemu dengan beliau, karena kita tidak boleh mendzalimi Pak SN, asas praduga tak bersalah dijunjung tinggi, kalau beliau bisa legawa, memahami keadaan, dan saya yakin dengan pendekatan kekeluargaan nanti Pak Idrus bisa meyakinkan Pak SN, kalau dalam satu dua hari ini beliau mundur, maka tidak akan menunggu lama, tidak perlu menunggu bulan Januari," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika