REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan adanya penyanderaan warga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua, tidak mengganggu pembangunan infrastruktur di Papua. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan, pemerintah akan terus mengkomunikasikan mengenai keberhasilan pembangunan di Papua.
"Gara-gara kasus kemarin (penyanderaan) seolah-olah (pembangunan infrastruktur) ditiadakan. Sekarang usaha untuk mengkomunikasikan pembangunan papua lebih digencarkan lagi," ujarnya setelah rapat koordinasi dengan Menkopolhukam di gedung Kementerian Politik, Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (20/11).
Rudiantara mengatakan, pembangunan di Papua dan Papua Barat yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan laut, hingga palapa ring di 30 kabupaten terus berjalan. Bahkan pembangunan Palapa Ring terus dijalankan dan harus selesai serta langsung beroperasi pada 2019.
"Itu sendiri sebetulnya keberhasilan kita bersama- sama membangun papua," katanya.
Di sisi lain, pembangunan Papua juga dilakukan dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, seperti harga BBM yang sudah mulai satu harga, dan harga semen yang tidak lagi puluhan kali lipat dibandingkan jawa. Menurutnya hal tersebut merupakan suatu kemajuan besar.
Informasi yang disampaikan oleh pemerintah ini, kata Rudiantara, merupakan bagian dari operasi opini mengenai pembangunan di Papua. Ia berharap media nasional dapat menyampaikan pemberitaan yang seimbang mengenai kondisi di Papua.
"Saya minta bantuan teman-teman media nasional untuk senantiasa menyampaikan berita yang berimbang, terutama keberhasilan pembangunan di papua. Gimana media asing confidence, kalau media nasional tidak punya confidence? Mungkin belum selesai, tapi kemajuannya luar biasa cepat," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa adanya aksi separatis oleh KKB di Papua tidak mengganggu pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan di sana.
"Tidak ada masalah. Pembangunan selama ini berjalan lancar," kata Budi singkat.
Konflik di Tembagapura, Papua, melibatkan KKB yang melakukan penyanderaan pada sekitar 1.300 warga sipil. Polri dan TNI pun melakukan penyelamatan yang dimulai sejak Jumat (17/11).
Hingga Senin (20/11) pukul 12.00 WIT, dilaporkan dari Kampung Kimbeli dan Banti, Distrik Tembagapura, Mimika telah dilakukan evakuasi warga sipil asli Papua yang tinggal di Kimbeli dan Banti sebanyak 803 orang. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan 11 bus PT Freeport Indonesia. Pengungsi akan ditampung di Gedung Emeneme Timika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
