REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini pun diterapkannya setiap memutuskan untuk mengambil kebijakan pemerintah.
Salah satunya yakni, penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
"Setiap memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu," ucap Presiden, dari siaran resmi Istana, Rabu (15/11).
Saat memutuskan untuk menerbitkan Perppu Ormas, Presiden menyampaikan kepada menteri-menteri terkait untuk menyiapkan perppu. Jokowi mengatakan, jika perppu tersebut tidak diterbitkan, maka kelompok anti-Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.
"Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya," kata dia.
Hal lainnya yang diputuskan Presiden yakni1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016tentang Hari Lahir Pancasila. Saat itu, cerita Jokowi, banyak kalangan yangmasih meragukan hal ini.
Namun menurut Jokowi, Pancasilamerupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, ia puntak ragu memutuskan hal ini.
"Saat itu banyak yang ragu. Ininanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kitaputuskan. Jangan ragu, cerita Presiden.
Keputusan lainnya yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. Sebab, sudah selama puluhan tahun, menurut Jokowi, Indonesia hanya mendapatkan sembilan persen.
"Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti? ucap Jokowi.
Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masihterus dipertahankan.
"Nego terus minta 51 persen, jangan mundur," ujarnya.
Presiden meyakini, jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik. Jika ragu dalam mengambil keputusan, lanjut dia, maka pemerintah akan terus dipermainkan. "Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus, ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi, selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan.
"Kita diamkan saja. Ini kita ngerti,apa memang kita enggak ngerti, ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti.Tapi masak tujuh ribu kapal lalu lalang diam saja, tutur dia.
Akibatnya, sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian. Bahkan, ia menyebut hampir separuh dari 1,6 juta nelayan kehilangan pekerjaannya.
Namun, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.
"Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
