REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan, suatu kesalahan apabila ada yang masih mendiskreditkan ulama, santri, dan umat Islam sebagai anti-Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, kebinnekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara silaturahim dan dialog kebangsaan dengan alim ulama dan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kabupaten Serang. Para ulama ini tergabung dalam Forum Silaturahim Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Serang (FSPP).
Jazuli mengatakan, sejarah mencatat dengan tinta emas kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ulama dan pesantren. Merekalah, kaya Jazuli, yang menggerakkan santri dan umat untuk berjuang melawan penjajah.
"Pun, setelah bangsa ini merdeka, kontribusi ulama dan pesantren tidak pernah jeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jazuli, Sabtu (11/11).
Anggota Komisi I ini menegaskan begitu besar cinta ulama, santri, dan umat Islam pada negara ini. Sehingga, kata dia, tidak boleh ada pihak-pihak yang mendeskreditkan ulama, santri, dan umat Islam sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI. Sementara di sisi lain, banyak pihak terbuka mengklaim paling Pancasila, paling nasionalis, dan paling NKRI.
"Bagaimana mungkin kita anti-Pancasila dan anti-NKRI sedangkan para pendahulu kita, para ulama dan santri pejuang yang memerdekakan republik ini. Ada Laskar Hisbulloh, Laskar Sabilillah, dan laskar-laskar ulama-santri lainnya," ungkap Jazuli.
Untuk itu, ujar Jazuli, para ulama, santri serta umat Islam harus berada di garda terdepan dalam mengawal dan menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dilakukan dengan dengan kesadaran penuh bahwa umat Islam-lah yang semestinya mewarisi bangsa ini.
"Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus yang dirumuskan oleh tokoh bangsa termasuk tokoh umat Islam seperti KH. Wahid Hasyim (NU), Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah), juga ada Haji Agus Salim," kata Jazuli.
Atas seluruh catatan peran dan kontribusi di atas, sudah selayaknya negara memberikan penghormatan dan apresiasi kepada para ulama dan pesantren dengan keberpihakan kebijakan negara serta mengokohkan perannya dalam pembangunan.