Ahad 14 Apr 2024 18:25 WIB

Ketua Fraksi PKS DPR Dukung Menlu Retno Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Sampai kapan pun Indonesia pro-Palestina dan antipenjajah Israel.

Rep: Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.
Foto: Istimewa
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Lestari Priansari Marsudi atas sikap tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Sikap tegas Retno diambil di saat banyaknya tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR tersebut menegaskan, pihaknya terus berada di barisan penolakan atas normalisasi hubungan dengan Israel. Karena itu, langkah Menlu Retno patut diapresiasi.

Baca Juga

"Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut," kata Jazuli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (14/4/2024).

Jazuli mengatakan, ketegasan Menlu Retno diharapkan merupakan sikap tekad jajaran pemerintahan lainnya, terutama kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana Indonesia bergabung menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

"Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina," ucap Jazuli.

Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) tersebut juga mengingatkan, bagi Pemerintah Indonesia, penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi. Dalam UUD 1945 secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

"Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya," ucap Jazuli.

Sebaliknya, Jazuli melanjutkan, Indonesia siap terus berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. "Sampai kapan pun Indonesia pro-Palestina dan antipenjajah Israel," ujar Jazuli.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement